Jakarta, EDITOR.ID,- Direktur Peneliti Indonesian Public Watch Integrity (IPWI) Edi Winarto menyarankan birokrasi mampu menterjemahkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran. Penghematan anggaran yang dimaksud Prabowo bukan menghilangkan anggaran untuk pelayanan dan kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, layanan bencana, dan pelayanan publik lainnya.
Prabowo, lanjut Edi Winarto, tetap memberikan alokasi anggaran yang mencukupi dan besar untuk kebutuhan layanan kepada masyarakat. Anggaran untuk guru dan proses belajar, anggaran pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) untuk melayani pasien baik di rumah sakit maupun Puskesmas, layanan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan bencana dan kebakaran, anggaran pertahanan.
“Jadi tidak ada sama sekali efisiensi anggaran mengorbankan program kegiatan yang meningkatkan derajat layanan kepada rakyat,” ujar Edi Winarto di Jakarta, Sabtu (8/3/2025)
Pak Prabowo, menurut Edi Winarto justru sedang memperbesar prosentase anggaran di APBN lebih besar untuk program kesejahteraan rakyat daripada belanja pegawai. Terbukti, program makan siang gratis terus digenjot dan diperluas cakupannya. Kemudian program ketahanan pangan juga didanai cukup besar untuk menciptakan swasembada beras dan makanan pokok.
Program kemandirian energi juga terus digencarkan dan justru diberikan perhatian yang sangat besar.
“Namun saya lihat dibawah dan di lapangan banyak birokrat kurang memahami. Pertanyaan saya apakah birokrat itu benar-benar tidak tahu dan tidak mau menterjemahkan kebijakan Presiden Prabowo, atau memang dengan sengaja tidak paham,” kata Edi Winarto.
Karena dalam pernyataan sejumlah birokrat mereka sering mengeluh dan “mengancam” akan menghentikan sejumlah program layanan dan kegiatan di lembaga atau kementrian dengan dalih anggaran dikurangi dan menyalahkan efisiensi anggaran.
“Pandangan ini salah besar. Tidak ada itu program terganggu oleh efisiensi anggaran, memang yang khawatir justru birokrat karena ruang gerak mereka dibatasi dan dana tidak dengan mudah menghambur-hamburkan dengan dalih biaya perjalanan dinas, operasional, biaya FGD, biaya Bimtek dan lain-lain,” kata Edi Winarto.
Menurut Edi Winarto, anggaran yang dipangkas oleh kebijakan Prabowo adalah, perjalanan ke luar negeri yang tak bermanfaat langsung kepada rakyat, perjalanan dinas, rapat di hotel, Focus Group Discussion (FGD), seminar, bimbingan teknis (Bimtek), literasi, sosialisasi, kunjungan ke daerah.
“Kegiatan FGD, Bimtek, perjalanan dinas, kunjungan ke daerah, kunjungan ke luar negeri selain memboroskan keuangan negara juga rawan dijadikan lahan korupsi. Biasanya mereka memarkup atau mengalokasikan dana besar, padahal sebagian masuk kantong pribadi baik melalui vendor atau menghemat perjalanan tapi ditagihkan ke pemerintah lebih besar,” katanya.
