Jakarta, EDITOR.ID,- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari serangan opini dan narasi yang dilontarkan Jusuf Kalla atau JK. Mantan Wakil Presiden ini mewanti-wanti Presiden Jokowi agar tak ikut campur urusan politik jelang Pemilu 2024.
JK mengajari Presiden Jokowi agar meniru sikap presiden terdahulu agar tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti sikap presiden sebelumnya, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Pernyataan JK sontak membuat telinga merah para kader Partai berlambang Ka’bah.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek pun membalas tudingan JK dengan menyentil aksi JK justru memihak salah satu koalisi politik semasa masih menjabat Wakil Presiden.
Awiek lantas menyindir balik JK yang saat itu masih aktif menjabat sebagai wapres di 2019 namun merangkap status sebagai dewan penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Konon kabarnya JK ikut mengatur dan memunculkan nama Ma’ruf Amin dalam pencalonan Cawapres dalam negosiasi koalisi antar parpol.
“Pak JK Tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasehat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?” ujar Awiek kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Awiek awalnya menghormati JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun organisasi.
Namun ia mengingatkan, bahwa Megawati tak seperti yang disebutkan JK, menurutnya, Mega juga pernah mengurusi urusan pencalonan Pemilu sebelum jabatannya berakhir di 2004.
“Sekedar mengingatkan, ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya,” tutur Awiek.
Menurut Awiek, pertemuan ketua umum partai politik koalisi di Istana dengan tidak mengajak 1 anggota koalisi bukan kali ini saja terjadi, di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda.
Ia pun menjelaskan, pertemuan Presiden jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalag ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045.
“Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol,” tuturnya.
“Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja,” sambungnya.
Kritik JK ke Jokowi
JK sebelumnya meminta Presiden Jokowi mengikuti sikap presiden terdahulu agar tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti sikap presiden sebelumnya, Megawati dan SBY.
