Jakarta, EDITOR.ID,- Investasi miliaran yang digelontorkan para pelaku usaha untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berbalik menjadi bumerang finansial. Alih-alih meraup keuntungan dari rantai pasok program strategis pemerintah, banyak pemilik dapur justru terlilit utang bank dan pinjaman kerabat akibat mandeknya kepastian operasional.
Biaya pembangunan satu unit dapur SPPG yang menelan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah—mencakup renovasi fisik, pengadaan alat masak standar industri, hingga kendaraan operasional—berubah menjadi beban mati.
Sebagian besar dapur ini mangkrak karena tertahan proses verifikasi, belum terbitnya Surat Penunjukan Kerja (SPK), hingga kebijakan moratorium pembukaan SPPG baru oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Sejumlah pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengaku menghadapi tekanan keuangan setelah menggelontorkan dana besar untuk membangun dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak sedikit di antara mereka yang mengaku menggunakan dana pinjaman bank hingga utang kepada kerabat dan investor dengan harapan dapur segera beroperasi dan memperoleh pengembalian modal.
Keluhan tersebut disampaikan oleh sejumlah mitra dan investor MBG di berbagai daerah. Mereka menyebut biaya pembangunan satu dapur SPPG dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung kapasitas, bangunan, peralatan dapur, kendaraan operasional, hingga pemenuhan standar yang ditetapkan.
Namun, sebagian dapur belum dapat beroperasi karena masih menunggu proses verifikasi, penetapan sebagai mitra, atau terdampak kebijakan moratorium pembukaan SPPG baru.
Kondisi itu membuat beban para pemilik SPPG semakin berat. Selain harus membayar cicilan pinjaman, mereka juga tetap menanggung biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, internet, sewa bangunan, hingga perawatan peralatan dapur yang belum menghasilkan pemasukan.
Sejumlah pemilik mengaku khawatir tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran apabila kepastian operasional terus tertunda.
Situasi ini menjepit arus kas para investor lokal. Tanpa pemasukan sepeser pun, mereka tetap wajib melunasi cicilan kredit berbunga tinggi sekaligus menanggung biaya overhead bulanan yang masif:
Beban Rutin: Gaji staf dan juru masak yang terlanjur direkrut, tagihan listrik, internet, serta sewa tempat.
Perawatan Aset: Biaya pemeliharaan peralatan dapur berteknologi tinggi agar tidak mengalami kerusakan sebelum digunakan.
Tekanan Psikologis: Tagihan jatuh tempo dari investor swasta dan pinjaman kerabat yang terus mendesak kepastian pengembalian modal.
Keluhan para investor atau calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapati status pengajuannya di aplikasi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah centang biru namun belum kunjung mendapatkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) atau surat operasional disebabkan oleh beberapa tahapan krusial birokrasi dan verifikasi lanjutan.
Sumber EDITOR yang enggan namanya disebutkan mengungkapkan pengajuan permohonannya di aplikasi BGN sudah centang biru tapi belum mendapat surat penunjukkan kerja.
“Saya sudah lebih setahun mengajukan permohonan dan sudah memenuhi persyaratan atau centang biru tapi belum juga diproses kenapa ya,” ujarnya penuh harap.
Menanggapi tekanan tersebut, para investor mendesak BGN segera mempercepat birokrasi verifikasi, menerbitkan SPK bagi yang telah memenuhi syarat, serta merealisasikan pembayaran hak mitra yang sudah berjalan.
Mereka berharap penataan ulang yang diklaim pemerintah segera konkret, menyelamatkan para pelaku usaha dari jurang kebangkrutan, dan menghentikan beban utang berkepanjangan di tengah jalan.
Keluhan serupa juga disampaikan dalam aksi yang dilakukan para mitra dan investor MBG. Mereka meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian mengenai operasional dapur serta mempercepat proses administrasi dan pembayaran bagi mitra yang telah menjalankan program.
Para pemilik berharap investasi yang telah mereka keluarkan tidak berujung menjadi beban utang berkepanjangan.
Sementara itu, BGN sebelumnya menyatakan terus melakukan evaluasi dan penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah juga menyebut berbagai kendala, termasuk proses verifikasi mitra dan penyelesaian administrasi pembayaran, terus diupayakan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, para pemilik SPPG berharap langkah tersebut segera terealisasi agar dapur yang telah dibangun dengan investasi besar dapat beroperasi dan mampu menutup beban utang yang kini mereka tanggung. ***
