Kebijakan tersebut bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyalahgunaan pengecer dalam distribusi LPG 3 Kg.
“Kan semua kebijakan sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil.
Adapun Bahlil saat ini menjadi sorotan setelah melarang pengecer menjual elpiji mulai 1 Februari 2025.
Selain Bahlil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada waktu yang sama. Rencananya mereka diminta mendampingi Prabowo dalam pertemuan bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).
“Mendampingi bapak presiden. Beliau mau pertemuan kami mendampingi. Ya sepertinya dengan Pak JK,” katanya kepada wartawan. (tim)
