Jakarta, EDITOR.ID,- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan diangkat sebagai PT Direktur Utama Pertamina (Persero). Ahok yang saat ini menjabat Preskom BUMN minyak terbesar di Indonesia itu digadang-gadang menggantikan posisi Nicke Widyawati. Kabar tersebut beredar luas di kalangan awak media.
Isu pergantian sempat muncul disaat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memanggil sejumlah direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Termasuk memanggil Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati pada Kamis (20/7/2023) kemarin.
Beredarnya kabar pengangkatan Ahok sebagai direktur utama Pertamina makin kencang. Erick Thohir langsung buka suara. Tokoh yang disebut-sebut layak jadi Calon Wakil Presiden ini mengingatkan bahwa tour of duty atau pergeseran posisi atau jabatan pucuk pimpinan di Pertamina merupakan hal yang lumrah dan bisa saja terjadi.
Namun, ia menegaskan keputusan mengganti direksi dan komisaris Pertamina sama sekali belum diputuskan.
“Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengonfirmasi, kalau memang itu sudah ada keputusan. Sampai hari ini belum,” ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7/2023).
Soal pemanggilan Komut dan Dirut Pertamina, Erick lebih lanjut menegaskan bahwa pemanggilan tak hanya dilakukan terhadap Ahok dan Nicke saja. Pemanggilan juga dilakukan terhadap komisaris dan direksi BUMN lain.
Salah satunya, Agus Martowardojo yang merupakan komisaris utama BNI. Pemanggilan juga dilakukan terhadap Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi.
“Jadi memang saya sering memanggil komut-dirut dengan konteks berbeda-beda yang tak lain ya untuk mencoba memastikan program mereka berjalan,” katanya.
Ahok Dipanggil Menteri BUMN Erick Karena Masalah Ini
Menurut Erick, pemanggilan Ahok dan Nicke sejatinya bukan untuk mendiskusikan rencana pergantian itu. Erick mengatakan pemanggilan Ahok dilakukan terkait tragedi kebakaran Depo Plumpang beberapa waktu lalu.
Pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi soal pemindahan depo tersebut. Penyamaan persepsi perlu dilakukan karena sebelumnya ada perbedaan terkait pemindahan depo itu ke lahan milik Pelindo agar kasus kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu tak membahayakan masyarakat.
Di tengah wacana pemindahan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meminta agar jangan deponya yang dipindah tapi warga di sekitar.
“Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai pelumpang. kan waktu itu juga pak Luhut berbeda. tapi saya bilang tidak ada perbedaan,” katanya.
