Jakarta, EDITOR.ID,- Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu memunculkan kejanggalan yang membuat sorotan publik. Belum usai kontroversi pembagian ribuan motor ke dapur SPPG, kini muncul lagi kasus baru. Ada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara namun tetap mendapatkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Miris sekali!
Kebijakan ini menuai kritik publik karena dianggap bertentangan dengan prinsip “no service, no pay” dan menambah kontroversi penggunaan anggaran BGN.
Lagi-lagi Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, harus mencari alasan pembenaran terkait temuan penggunaan anggaran BGN yang aneh dan tidak transparan.
Dadan beralasan anggaran yang dikucurkan itu untuk pelatihan & pemenuhan standar operasional. Sehingga meski sudah dihentikan operasinya sementara, SPPG tetap menerima insentif Rp6 juta per hari
Ia mengatakan, pemberian insentif Rp 6 juta per hari tersebut, untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
“Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,” ujar Dadan kepada wartawan saat meresmikan SPPG milik Universitas Hasanuddin, Selasa (28/4/2026).
Dadan mengatakan, terdapat sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara hingga per awal April.
“Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” ungkapnya.
Sekitar 1.720 SPPG belum beroperasi karena belum memenuhi persyaratan teknis seperti IPAL dan sertifikasi higienis sanitasi, namun dinilai memiliki kualitas layanan yang baik.
Dadan menjelaskan, penutupan sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan teknis, salah satunya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS).
“Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklist. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar,” jelasnya.
Namun, Dadan mengatakan, secara umum kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara dinilai baik, mulai dari segi menu maupun pelayanan kepada masyarakat.
Sertifikasi dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.
“Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” katanya.
Slogan No Service No Pay
Sebelumnya, Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf mengatakan, BGN memiliki instrumen disiplin yang kuat melalui prinsip “no service, no pay”.
Artinya, insentif Rp 6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan.
“Hak mitra atas insentif Rp 6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan,” kata Rufriyanto, Kamis (2/4/2026) lalu.
Menurutnya, mekanisme ini agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal.
Kontroversi Anggaran BGN
Pemberian insentif terhadap SPPG yang ditutup sementara menuai sorotan dari publik. BGN dianggap menghambur-hamburkan uang negara.
Hal ini menambah daftar panjang kontroversi penggunaaan anggaran BGN.
Daftar Anggaran Mewah BGN yang Dipertanyakan Publik
Beberapa alokasi anggaran yang jadi sorotan dan kritik publik, antara lain:
- Motor listrik merek Emmo sebanyak 21.800 unit senilai Rp 1,21 triliun. Harga per unit berkisar Rp42 juta hingga Rp49,9 juta.
Awalnya Kepala BGN Dadan Hindrayana mengatakan, motor listrik ini untuk kepala SPPG. Belakangan, BGN bilang motor listrik itu untuk operasional SPPG menjangkau daerah pelosok.
- Alat Makan dan Perlengkapan Dapur: Pagu untuk pengadaan alat makan di 315 lokasi SPPG dilaporkan Rp89,32 miliar, dengan realisasi Rp68,94 miliar.
- Perangkat Elektronik dan IT: BGN membantah pembelian 32.000 unit laptop, dan menyebut hanya membeli sekitar 5.000 unit sepanjang 2025.
