JAKARTA, EDITOR.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 tokoh nasional sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Diisi oleh figur-figur lintas latar belakang—mulai dari mantan menteri koordinator, tokoh agama, purnawirawan militer dan intelijen, hingga pengamat independen—lembaga ini langsung menyedot perhatian publik dan memicu perdebatan luas di kalangan analis politik.
Dengan formasi yang jauh lebih besar dan komprehensif, publik kini menanti: seberapa besar sebenarnya pengaruh nyata lembaga penasihat ini dalam mengawal arah kebijakan roda pemerintahan Presiden Prabowo?
Komposisi “Super-Kuat”: Pusat Konsolidasi Nasional
Daftar 26 nama yang dilantik menunjukkan bahwa Wantimpres kali ini dirancang bukan sekadar lembaga penasihat biasa, melainkan sebagai pusat konsolidasi politik nasional.
Formasi pimpinan strategisnya diisi oleh Pratikno sebagai Ketua—yang sarat pengalaman dalam tata kelola birokrasi istana—didampingi Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua yang berpengalaman di sektor ekonomi-politik, serta Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.
Selain itu, spektrum keanggotaannya sangat luas dan plural, mencakup representasi lintas agama (PBNU, Muhammadiyah, MUI, PGI, Walubi, Matakin), tokoh senior militer/intelijen seperti Agum Gumelar dan Budi Gunawan, hingga kalangan intelektual dan pengamat kritis. Keberadaan figur-figur ini memposisikan Wantimpres memiliki fungsi ganda: sebagai dapur perumusan kebijakan alternatif sekaligus instrumen akomodasi politik untuk merangkul berbagai faksi strategis agar seirama dengan visi pembangunan pemerintah.
Potensi Peran dalam Roda Pemerintahan
Pemerintah melalui lingkaran eksekutif memandang kehadiran formasi baru ini sebagai motor penggerak stabilitas dan kualitas kebijakan publik.
“Dengan penguasaan bidang yang komprehensif—mulai dari fiskal, hukum, pertahanan, hingga dinamika sosial-keagamaan—Wantimpres berpotensi menjadi ‘think tank’ handal yang memberikan pertimbangan mendalam sebelum Presiden mengambil keputusan strategis berskala nasional,” ujar salah satu pejabat Kantor Kepresidenan di Jakarta.
Selain sebagai penasihat kebijakan makro, kehadiran tokoh-tokoh dari ormas besar dan kalangan independen juga diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara istana dan masyarakat luas, serta meredam potensi gesekan sosial demi memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pandangan DPR RI: Pengawasan dan Efektivitas Kerja
Dari Senayan, pihak legislatif menyambut baik pelantikan ini, namun tetap memberikan catatan agar keberadaan 26 tokoh tersebut benar-benar dioptimalkan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan.
“DPR tentu mengapresiasi langkah Presiden merangkul berbagai elemen bangsa. Namun, dengan jumlah yang cukup besar, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan lembaga ini tidak jalan di tempat atau tumpang tindih. Dewan akan mengawasi agar masukan yang diberikan benar-benar objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” tegas anggota DPR RI dari Komisi terkait.
Tantangan & Kritik Publik: Efektivitas vs. Risiko Lembaga “Gemuk”
Di balik menterengnya nama-nama figur kelas berat yang bergabung, para pengamat dan ekonom memberikan catatan kritis terhadap efektivitas lembaga ini.
Kompleksitas Koordinasi: Dengan jumlah mencapai 26 orang, struktur yang besar dikhawatirkan membuat proses internal menjadi panjang. Alih-alih menghasilkan rumusan nasihat yang taktis dan cepat, koordinasi antar anggota berisiko kurang efektif.
Ujian Independensi Kritis: Masuknya banyak tokoh yang terafiliasi dengan kekuasaan memunculkan pertanyaan publik: Apakah Wantimpres mampu menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan yang objektif (check and balances), atau sekadar menjadi stempel legalitas bagi kebijakan pemerintah? Sebagaimana ditekankan oleh berbagai pihak, ujian terbesar lembaga ini adalah keberanian menyampaikan nasihat yang jujur, meskipun berbeda dengan arus utama istana.
Peran ke-26 anggota Wantimpres ini pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana Presiden Prabowo mendesain mekanisme kerja mereka. Jika difungsikan secara optimal sebagai wadah dialektika yang objektif, mereka dapat menjadi pilar utama stabilitas nasional. Namun, jika tidak dikelola dengan sistem yang tepat, lembaga ini berisiko terjebak menjadi sekadar simbol akomodasi politik tanpa dampak nyata terhadap kualitas kebijakan publik. (*)
