New York, EDITOR.ID – Kehadiran Celia Flores, istri dari Nicholas Maduro di pengadilan New York, dengan bekas cedera yang terlihat di dahi dan di bawah mata, menggerakkan hati setiap pengamat. Memar dan perban yang terlihat di wajahnya bukan hanya tanda-tanda kekerasan fisik; Betapa pahitnya tentang penyiksaan yang dapat dialami oleh setiap wanita di jalan ketidakadilan.
Memar bekas pemukulan dan diperban terlihat di wajahnya itu menandakan bukan hanya sebagai tanda-tanda kekerasan fisik yang kini menjadi tanda tanya, tentu menggugah siapapun melihatnya terhadap penyiksaan yang dialami oleh setiap wanita yang sedang mengalami ketidakadilan.
Pengacaranya melaporkan cedera signifikan dan kemungkinan patah tulang rusuk. Namun di luar angka dan laporan, ini adalah gambaran seorang wanita yang terluka, yang martabat manusianya telah ditantang, dan memaksa dunia untuk merefleksikan sekali lagi tentang nilai kehidupan dan keselamatan wanita.
Sementara itu di New York, kerumunan besar orang dan aktivis menunjukkan solidaritas mereka terhadap wanita yang diserang dan protes mereka terhadap kekerasan dan ketidakadilan melalui demonstrasi. Mereka ingat bahwa tidak ada kekuatan yang boleh membiarkan kekerasan, keheningan, dan ketakutan membayangi martabat perempuan.
Peristiwa pahit ini adalah panggilan perhatian bagi kita semua; bagi dunia bahwa martabat perempuan tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan politik atau tindakan kekerasan.
Di Kota New York, kerumunan besar orang dan aktivis menunjukkan solidaritas mereka terhadap wanita yang diserang dan protes mereka terhadap kekerasan dan ketidakadilan melalui demonstrasi.
Mereka ingat bahwa tidak ada kekuatan yang boleh membiarkan kekerasan, keheningan, dan ketakutan membayangi martabat perempuan.
Peristiwa pahit ini adalah panggilan perhatian bagi kita semua; bagi dunia bahwa martabat perempuan tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan politik atau tindakan kekerasan.
Pada Selasa (6/1/2025) siang waktu setempat dengan tangan yang diborgol, dan memakai pakaian tahanan, Nicolas Maduro dan Cilia Flores, dibawa oleh petugas DEA untuk menghadiri pengadilan perdana.
Di Pengadilan Federal Manhattan, New York, Amerika Serikat, keduanya Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, Cilia Flores, mengaku tak bersalah dan telah diculik.
Di luar gedung pengadilan, puluhan demonstran, baik pendukung maupun penentang Maduro, berkumpul dan melakukan aksi demonstrasi.
Maduro dan Flores mendengar dakwaan yang disampaikan Jaksa, yang menyatakan mereka terlibat sebagai pemimpin kartel narkoba dan senjata internasional. Keduanya diduga menjadi pengawas, dan menghadapi empat dakwaan pidana, yaitu narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan alat peledak.
Menanggapi dakwaan tersebut, baik Maduro maupun istrinya mengaku tidak bersalah dan telah diculik secara sepihak oleh pasukan Amerika Serikat (AS).
“Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya orang yang baik. Saya masih presiden negara saya,” kata Maduro, 63, melalui penerjemah, sebelum ucapannya dipotong oleh Hakim Distrik AS, Alvin Hellerstein, di pengadilan federal Manhattan.
Flores juga menyatakan dirinya tidak bersalah dan tidak mengetahui alasan dirinya diculik dan dibawa ke AS. Hakim kemudian mengakhiri sidang yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, dan menjadwalkan sidang berikutnya pada 17 Maret 2026.
Sebelumnya, Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan Istrinya Cilia Flores ditangkap pasukan khusus AS pada Sabtu (3/1/2026), atas perintah Presiden AS, Donald Trump. Keduanya kemudian dibawa ke AS melalui Kuba.
Setelah melalui pemeriksaan, baik Maduro dan Flores ditahan di Pusat Penahanan Manhattan, New York, pada Minggu (4/1/2026), dan dijadwalkan menghadiri sidang, yang berlangsung pada Selasa (6/1/2026).
Trump telah berulangkali menuduh Maduro menjadi pemimpin kartel narkoba dan senjata ilegal. Sebaliknya Maduro membantah tuduhan tersebut, dan menyebutnya sebagai kedok bagi ambisi imperialis untuk merebut cadangan minyak Venezuela yang melimpah.
AS menganggap Maduro sebagai diktator yang memimpin secara tidak sah sejak ia mengklaim kemenangan dalam pemilihan 2018 yang diwarnai tuduhan kecurangan besar-besaran.
Pengacara Maduro, Barry Pollack, mengatakan kliennya adalah korban dari “penculikan militer” dan dia memperkirakan proses persidangannya akan panjang.
Departemen Kehakiman AS tetap mempertahankan dakwaan terhadap Maduro atas tuduhan “narcoterrorism” (terorisme narkotika) yang pertama kali diumumkan pada tahun 2020. AS menawarkan imbalan sebesar $15 juta bagi informasi yang mengarah pada penangkapan atau pemidanaannya US Department of State.
Tuduhan mengenai kepemimpinan tidak sah terus berlanjut setelah pemilihan presiden Venezuela pada Juli 2024. Meskipun dewan pemilihan nasional menyatakan Maduro menang, pihak oposisi dan banyak negara Barat, termasuk AS, mengklaim memiliki bukti kecurangan masif dan mengakui kandidat oposisi sebagai pemenang yang sah.
AS terus menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat tekanan, meskipun sempat ada pelonggaran sementara untuk mengizinkan perusahaan seperti Chevron beroperasi guna menjaga stabilitas pasokan energi global. Maduro tetap bersikeras bahwa sanksi tersebut merupakan bagian dari perang ekonomi untuk menguasai sumber daya alam Venezuela.
Barry Pollack, pengacara yang juga dikenal menangani kasus Julian Assange, terus membela kepentingan Maduro dalam berbagai forum hukum internasional, menekankan argumen bahwa tindakan AS melanggar kedaulatan nasional Venezuela.
Situasi ini tetap menjadi salah satu konflik diplomatik paling kompleks di belahan bumi Barat, yang melibatkan perpaduan antara masalah hak asasi manusia, keamanan nasional, dan kepentingan energi global.
Para pakar hukum internasional mempertanyakan legalitas penyerangan AS ke Venezuela, dengan sebagian mengecam tindakan Trump sebagai penyangkalan terhadap tatanan internasional yang berbasis aturan.
Masa depan pemerintahan Venezuela kini berada dalam ketidakpastian, setelah Presiden Trump menyatakan AS mengambil alih sementara pemerintahan negara Amerika Latin tersebut.
Pada Senin (5/1/2026), Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, juga menegaskan bahwa AS telah memegang kendali pemerintahan Venezuela.
“Kami yang menetapkan syarat dan ketentuannya. Kami memberlakukan embargo penuh atas seluruh minyak mereka. Jadi, untuk melakukan perdagangan, mereka memerlukan izin kami,” kata Miller.
Sementara di Caracas, ibukota Venezuela, beberapa jam setelah Maduro diculik, wakil presiden Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela dengan pernyataan dukungan terhadap Maduro.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa presiden sementara Venezuela beserta tim keamanan nasional telah membuat keputusan realistis agar Venezuela selaras dengan kepentingan Amerika Serikat. (*)
