EDITOR.ID, Jakarta,- Pasca memecat Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama, jajaran Dewan Pengawas (Dewas) TVRI langsung bergerak cepat mencari penggantinya. Untuk itu Dewas membuka lowongan pendaftaran Calon Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang baru untuk menggantikan Helmy Yahya.
Namun uniknya calon bos baru TVRI nantinya akan disebut Dirut Pengganti Antarwaktu (PAW). Alasannya karena jabatan Dirut ini hanya berumur dua tahun alias untuk masa jabatan 2020 sampai 2022.
“Pendaftaran dimulai dari tanggal 3 sampai 12 Februari 2020,†tulis Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (3/2/2020)
Sebelumnya, Dewan Pengawas TVRI telah memberhentikan Helmy Yahya sebagai Dirut pada 16 Januari 2020. Menurut Arief, keputusan ini juga telah dilaporkan Dewan Pengawas kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Komisi Komunikasi dan Informatika DPR.
Arief menjelaskan bahwa Dewan Direksi TVRI saat ini memiliki masa jabatan dari 2017 sampai 2022. Namun, Helmy Yahya hanya bisa menjabat dari 2017 sampai 2019. “Sehingga, Dirut Definitif yang baru disebut Dirut PAW 2020-2022,†kata dia.
Arief juga mengatakan pemilihan Dirut ini dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005. Selain itu, proses pemilihan Dirut baru ini dilakukan agar operasional dan manajemen TVRI dapat senantiasa berjalan. “Dengan sebaik-baiknya,†kata Arief.
Adapun persyaratan tahapan dan detail berkas pendaftaran dapat diakses melalui website, www.tvri.go.id. Selain website, tahapan pendaftaran ini juga akan diumumkan melalui media cetak nasional.
Tidak adanya Direktur Utama TVRI definitif diperkirakan bakal berimbas pada tunjangan kinerja atau tukin para karyawan TVRI yang batal cair pada awal bulan ini. “Gak mungkin cair, lah. Kan dirut definitif belum ada. Sementara sekarang mau bikin dirut definitif tapi proses DPR soal kisruh TVRI tengah berjalan,” kata Presidium Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal, Senin, 3 Februari 2020.
Agil menyatakan rencananya tukin para karyawan TVRI diberikan per tanggal 1 Februari 2020. Dengan kisruh berkelanjutan, Agil menilai, karyawan yang paling dirugikan.
Ia juga menilai sikap Dewan Pengawas LPP TVRI untuk mengangkat Dirut definif yang baru cukup gegabah. Sebab, saat ini proses di DPR dan juga audit yang dilakukan pihak BPK kepada jajaran dewan pengawas dan direksi juga sedang berlangsung. (tim)
