Jakarta, EDITOR.ID,- Terungkap adanya modus ‘jatah preman’ dalam dugaan pemerasan di kasus pemerasan untuk mendapatkan proyek di lingkungan Pemerintah Propinsi Riau. KPK mengungkapkan aksi pemerasan ala preman ini terkuak dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya.
“Kemudian ada semacam japrem/jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah itu modus-modusnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).
Budi menerangkan jatah preman untuk kepala daerah itu sudah dipatok sekian persen. Budi mengatakan detail mengenai kasus ini akan disampaikan dalam konferensi pers besok.
“Itu nanti detail ya, masuk ke materi perkara besok kami jelaskan saat konferensi pers,” ujar Budi.
Dugaan pemerasan ini terkait anggaran di Dinas PUPR Riau. Penyidik KPK saat ini tengah memeriksa beberapa saksi.
“Namun yang pasti dugaan tindak pidana korupsi, dugaan tindak pemerasan ini terkait dengan anggaran di Dinas PUPR,” ujar Budi.
KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya uang tunai dengan total Rp 1,6 miliar. Uang dalam bentuk rupiah diamankan di Riau. Sementara dalam pecahan Dolar dan Pound sterling diamankan di Jakarta.
“Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika dan juga Pound Sterling, yang total kalau dirupiahkan sekitar Rp1,6 miliar,” ujar Budi.
“(Pecahan Dolar dan Pound Sterling diamankan) Di salah satu rumah milik saudara AW,” imbuhnya.
KPK melaksanakan (OTT) pada Senin (3/11/2025) di Provinsi Riau dan mengamankan 10 orang dalam operasi senyap itu. Pengumuman tersangka dalam kasus ini akan disampaikan hari ini.
“Sampai saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ujar Budi semalam.
Menurut Budi, tim penyidik masih bekerja di lapangan dan proses pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan tengah dilakukan.
“Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya,” katanya.
Budi menjelaskan bahwa sebagian dari pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara. Namun, KPK belum dapat merinci siapa saja yang terjaring dalam OTT tersebut.
“Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” tutur Budi.
Saat ditanya mengenai kabar yang beredar di media lokal terkait dugaan keterlibatan pejabat Dinas PUPR, Budi belum dapat memberikan konfirmasi lebih jauh.
“Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan Gubernur Abdul Wahid tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa mengatakan pimpinannya tersebut dibawa KPK hanya untuk dimintai keterangan saja.
“Informasi yang kami dapat Pak Gubernur hanya dimintai keterangan, bukan di OTT,” ujar Teza.
Pemprov Riau juga mengungkapkan Wahid sempat memimpin rapat di Rumah Dinas Jalan Diponegoro yang diikuti sejumlah dinas dan kepala daerah sebelum ada operasi senyap KPK. ***
