Jakarta, EDITOR.ID,- Mega skandal Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) makin memanas. Mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya tak terima dirinya dijebloskan ke balik jeruji sel gara-gara skandal korupsi gila-gilaan bancakan proyek Dapur Makan Bergizi Gratis.
Jenderal bintang dua polisi ini mengancam akan membongkar nama-nama 26 pejabat besar yang diduga ikut berebut jatah lokasi dapur Program MBG. Ia juga akan mengungkap siapa aktor intelektualnya.
Ancaman tersebut dilontarkan Sony karena ia merasa dijadikan kambing hitam dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung.
Sony mengklaim memiliki bukti isi chat antara dirinya dengan sang pejabat. Bukti chat disebut berisi permintaan agar yayasan dan titik dapur tertentu segera diverifikasi oleh BGN.
Sony Simpan 26 Nama Pejabat yang Minta Dapur MBG
Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Sony pun mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) ke Kejaksaan Agung.
Langkah berani ini tidak main-main, karena Sony dikabarkan siap bernyanyi dan membongkar keterlibatan 26 nama yang diduga ikut menikmati aliran dana haram atau mengintervensi proyek dapur gizi dalam program strategis nasional tersebut.
Kuasa hukum Sony, Elza Syarief mengatakan Soni akan buka-bukaan soal daftar 26 orang yang disebut ikut mencampuri program MBG.
Menurut Elza, kliennya menyimpan catatan digital berisi sedikitnya 26 nama tokoh penting dari kalangan pemerintah, anggota DPR hingga pengurus organisasi yang diduga ikut mempengaruhi proses penentuan dapur MBG.
Sony Punya Kartu Truf, Bukti Percakapan Chat dengan Pejabat
Sinyal perlawanan sekaligus sikap kooperatif Sony juga dibenarkan oleh kuasa hukum Sony lainnya, Krisna Murti. Ia mengaku telah melihat langsung isi ponsel milik kliennya dan siap membuka seluruh kartu di hadapan hukum
“Pernyataan kesediaan Sony untuk bekerja sama dengan penyidik sudah dicatat secara resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan Agung,” ujar Krisna.
Krisna menjelaskan, bukti chat tersebut merekam percakapan Sony dengan sejumlah pejabat yang meminta agar yayasan maupun titik lokasi dapur yang mereka usulkan segera diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional.
“Ada semuanya, bukti-bukti terkait chat-chatnya. Saya dengan beliau, saya dengan ini, dengan ini, dengan ini, satu per satu. Mereka minta yayasannya segera diverifikasi, mereka minta titiknya segera diverifikasi,” ujar Krisna.
Melalui bukti percakapan digital tersebut, Sony berupaya menunjukkan bahwa banyak pihak ikut mendesak agar wilayah atau yayasan yang mereka bawa dapat segera lolos dalam sistem pendaftaran mitra BGN.
Bukti chat itu kini menjadi salah satu senjata utama Sony untuk membantah tudingan bahwa dirinya merupakan aktor utama dalam praktik dugaan korupsi program MBG.
Sony Siap Buka Aktor Intelektual MBG
Keinginan Sony untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama ini dinilai bakal menjadi kunci pembuka kotak pandora bagi penyidik untuk menyisir praktik titip proyek hingga aktor intelektual yang selama ini belum tersentuh hukum.
Sony mengaku ogah dijadikan kambing hitam sendirian dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Sony menegaskan dirinya bukan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Ia bahkan mengaku hanya menjalankan berbagai atensi dan titipan dari sejumlah tokoh yang memiliki kepentingan dalam proyek dapur MBG.
Meskipun keputusan akhir kini berada di tangan penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), langkah formal ini menjadi bukti kuat bahwa Sony tidak ingin menjadi tumbal sendirian dalam perkara yang merugikan hajat hidup orang banyak ini.
Sony Bisa Buka Siapa Nama Pejabat yang Terlibat
Pengamat hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto menilai peluang Sony mengajukan diri sebagai Justice Collaborator berpotensi dikabulkan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
“Merujuk pada payung hukum tersebut, sikap kooperatif Sony memenuhi setidaknya lima unsur utama kelayakan sebagai justice collaborator,” ujar Aan saat memberikan analisisnya.
Menurutnya, syarat mutlak seperti bukan pelaku utama, mengakui perbuatan, dan berkomitmen mengungkap aktor yang memiliki peran lebih dominan sudah dipenuhi oleh Sony.
“Kalau melihat lima syarat itu, saya kira peluang beliau diterima sebagai justice collaborator cukup besar. Terlebih perkara ini berkaitan dengan program strategis nasional yang menyedot anggaran sangat besar sehingga pengungkapan secara menyeluruh menjadi penting,” katanya menambahkan.
Menurut Aan, skandal ini menjadi cerminan buruknya tata kelola lembaga pada masa awal pembentukan BGN di tahun 2024 yang hanya mengejar target tanpa memperhitungkan sistem pengawasan.
“Minimnya transparansi, terutama dalam penunjukan titik dapur dan sistem pengadaan barang dan jasa, menjadi celah masuknya berbagai kepentingan,” ungkap Aan.
Ia juga menyoroti bagaimana rapuhnya benteng pertahanan lembaga baru terhadap tekanan luar. “Tidak ada sistem yang cukup kuat untuk melindungi pimpinan dari intervensi. Selama pagar hukumnya belum dibangun, kondisi ini akan terus berbahaya,” pungkasnya mengingatkan pentingnya evaluasi total.
Respons Komisi Kejaksaan
Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiyono Suwadi, meminta Kejaksaan Agung untuk menanggapi isi chat dan pengakuan ini secara serius.
Ia mengingatkan jaksa untuk tidak menutup mata atau mengabaikan bukti digital yang dibawa oleh pihak Sony.
“Jaksa tidak boleh denial juga ya terhadap apa yang kemudian diberikan kesaksian oleh Pak SS (Sony Sonjaya) ini,” ujar Pujiyono, Senin (8/6/2026).
Pujiyono menjelaskan, jika bukti chat dari Sony terbukti valid dan bisa menyeret orang-orang yang jabatannya lebih tinggi, maka Sony berpeluang besar menjadi saksi kunci di pengadilan.
Ia juga mengibaratkan kasus korupsi ini seperti ikan busuk yang tidak mungkin busuk di bagian kepalanya saja, melainkan harus diusut menggunakan bukti chat tersebut sampai ke akar-akarnya.
“Yang namanya ikan busuk itu memang benar dari kepala tapi kan publik sudah menganggap busuknya ini tidak hanya di kepalanya saja gitu, tapi sampai kemudian tubuh ,bahkan kemudian diduga sampai ekornya,” paparnya.
Modus Korupsi dan Kerugian Negara
Kasus bancakan dapur MBG mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung pada Rabu (3/6/2026).
Ketiganya diduga bersekongkol melakukan intervensi verifikasi penunjukan dapur umum agar proyek jatuh ke tangan yayasan yang bisa memberikan keuntungan pribadi.
“Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara LP,” pungkas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.
Selain masalah izin dapur, kejaksaan juga menemukan skandal penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang, hingga penyelewengan insentif. Diantaranya penggelembungan harga pada empat proyek barang, mulai dari motor listrik senilai Rp 1 triliun, sepatu, komputer tablet, hingga televisi.
Saat ini, tim penyidik masih mencocokkan bukti digital milik Sony dengan data keuangan negara untuk menghitung jumlah pasti kerugian yang dialami. ***
