Jakarta, EDITOR.ID,- Ancaman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar aparat pajak dan Bea Cukai kembali ke jalan yang benar bukan isapan jempol. Setelah di ultimatum pak Menteri, praktek kongkalikong pembayaran pajak dan cukai masih dilakukan aparat pajak dan aparat Bea Cukai. Terbukti aparat pajak terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini membuat murka Purbaya Yudhi Sadewa. Kesabaran mantan Dirut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini sudah habis. Purbaya memastikan akan melakukan perombakan besar-besaran pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Langkah ini diambil Purbaya demi menekan kebocoran penerimaan negara. Perombakan besar-besaran Purbaya sebut dengan obrak-abrik.
Purbaya mengatakan sebenarnya ia ingin merombak besar-besaran sejak tahun lalu, namun belum bisa karena baru bergabung dalam pemerintahan pada September.
Namun, ia menilai perombakan jelang akhir tahun berisiko mengganggu kinerja kementerian, terutama saat pemerintah tengah berada pada fase krusial menggenjot penerimaan pajak.
“Sebentar lagi Bea Cukai dan Pajak akan saya obrak-abrik. September kan saya baru masuk bulan itu kan, kalau kita obrak abrik bulan itu kacau, masih di tahap akhir dari penumbuhan pajak,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam waktu dekat, Purbaya akan menyasar sejumlah pejabat Bea Cukai selain Direktur Jenderal (Dirjen), terutama yang bergerak pada bidang kepabeanan di pelabuhan.
“Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi atau besok. Saya ganti semua pejabatnya selain dirjen, di sekeliling dirjen saya tukar semuanya,” kata Purbaya.
“Terus seluruh kepala pelabuhan, Kakanwil yang ngawasin pelabuhan, saya ganti semua. Sebagian saya rumahin. Jadi pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti semua,” tambahnya.
Meski begitu, Purbaya bilang saat ini DJBC tengah melakukan perbaikan dari sisi sumber daya manusia dan tata kelolanya untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
Namun, jika tidak ada perbaikan, Purbaya mengancam bakal membekukan DJBC dan mengalihkannya ke perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS) seperti kebijakan pada masa Orde Baru.
“Ini untuk saya merupakan ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul, tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” ungkapnya.
Rombak Semua Struktur Pejabat Pajak dan Bea Cukai
Rencana Purbaya mengganti semua pejabat Pajak dan bea cukai ini sudah ia sampaikan dua kali. Pertama saat melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026).
Purbaya menegaskan bakal merombak besar-besaran struktur pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa pelantikan hari ini hanyalah permulaan dari gelombang mutasi yang lebih besar.
“Ini bukan yang terakhir. Kita akan lakukan dalam 1—2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi,” ungkap Purbaya di hadapan jajarannya.
Bendahara negara itu menjelaskan bahwa langkah strategis ini tidak semata-mata didasari oleh temuan indikasi penyelewengan. Lebih dari itu, perombakan ditujukan untuk membenahi inefisiensi kinerja di tubuh otoritas fiskal.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh menunjukkan adanya sejumlah target dan pekerjaan rumah yang tidak terakomodasi dengan baik oleh pejabat petahana.
Dalam rencana perombakan tersebut, Purbaya juga menekankan penerapan prinsip tanggung jawab berjenjang. Dia mengaku tidak segan untuk mencopot pejabat setingkat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) apabila terbukti gagal mengawasi integritas bawahannya.
Purbaya menyoroti sejumlah kasus hukum yang menjerat pegawai pajak di level bawah hingga kementerian. Baginya, atasan yang membiarkan penyimpangan, baik terlibat atau abai, harus ikut menanggung konsekuensi.
“Jadi, saya ingin kita ambil langkah-langkah strategis sampai ke level Kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga Bea Cukai sekaligus,” kata Purbaya.
Ancaman sanksi yang disiapkan bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan pun terbilang berat, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil (3T) hingga pemberhentian tidak hormat.
Pantau Rekening Pegawai Pajak
Di sisi lain, Purbaya mengaku telah memantau profil risiko para pegawainya, termasuk memeriksa kewajaran saldo tabungan mereka selama beberapa tahun terakhir.
Kendati data perbankan menunjukkan angka yang wajar, Purbaya mengingatkan jajarannya agar tidak merasa aman. Dia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki akses data dari berbagai sumber untuk melacak aset yang disembunyikan.
“Saya rasa orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain,” ujarnya.
Langkah bersih-bersih ini, lanjut Purbaya, krusial untuk menjaga kepercayaan publik di tengah target penerimaan negara yang menantang pada APBN 2026. Dia meminta seluruh pegawai bekerja lurus tanpa takut intervensi pihak luar, karena Presiden telah memberikan dukungan penuh.****
