Hal ini ditandai dengan lonjakkan kasus yang tinggi, protokol kesehatan yang tidak dipatuhi di daerah pemukiman penduduk dan pasar. Selain itu, kebijakan “rem darurat†dalam masa PSBB transisi yang berupa pemberlakukan ganjil genap dinilai PSI sebagai langkah yang keliru.
Hal ini disebabkan karena justru akan meningkatkan resiko infeksi di kendaraan umum. Hal ini diperparah dengan penertiban protokol kesehatan dan sistem kerja di rumah yang tidak digalakkan oleh perusahaan, menyebabkan mobilitas pekerja masih tinggi.
5. Kritisi Bantuan Sosial Tak Tepat Sasaran
Fraksi PSI mengkritisi sistem pendaftaran dan komunikasi Pemprov DKI untuk bantuan sosial, yang menyebabkan banyak warga yang mengajukan diri, namun tetap tidak mendapat bantuan.
Paket bantuan sosial yang diberikan juga tidak bergizi, menyebabkan warga akan tetap pergi ke Pasar dan berbelanja, menyebabkan penularan akan tetap tinggi.
6. Fraksi PSI menentang pelaksanaan Formula E
Fraksi PSI menyampaikan bahwa pembangunan sarana prasarana olahraga lebih penting dari penyelenggaraan Formula E.
Formula E adalah panggung internal Gubernur DKI Jakarta di tengah defisit anggaran. Anggaran yang diperuntukan untuk Formula E dapat dialihkan untuk penyelesaian permasalahan yang lebih penting bagi Jakarta seperti pembangunan sarana prasarana olahraga, program pengentasan kemiskinan, dll.
Selanjutnya, di tengah kondisi Pandemi COVID-19 dan tidak jelasnya pelaksanaan Formula E di Jakarta, APBD DKI Jakarta mengalami defisit dan masih dibutuhkan anggaran yang besar untuk penanganan kesehatan dan bansos.
Oleh karena itu, DPRD DKI meminta Pemprov DKI melakukan lobi kepada FEO untuk mengembalikan uang commitment fee sebesar Rp 544M, yang nantinya dapat dipergunakan untuk penanganan COVID-19. PSI meminta agar Formula E dibatalkan dengan juga meminta
commitment fee dikembalikan.
7. Pengawalan PPDB DKI Jakarta
Di tahun 2020 ini, DKI Jakarta untuk pertama kalinya menerapkan PPDB dengan sistem daring dan menerapkan sistem zonasi sesuai amanat Permendikbud. Salah satu isu besar yang terjadi adalah sistem penyaringan berdasarkan usia. Banyak anak usia muda yang terdampak sistem PPDB kali ini.
Fraksi PSI meminta agar sistem zonasi yang diterapkan Pemprov DKI tidak berdasarkan kelurahan, namun berdasarkan komponen terkecil, yaitu RT/RW. Sistem zonasi basis kelurahan akan terkesan bias, karena nantinya usia lah yang paling banyak.
8. Pengawalan isu Revitalisasi Monas
PSI mengkritisi pelaksanaan Revitalisasi Monas yang dilakukan tanpa komunikasi dengan Komisi D, sehingga terjadi penebangan pohon yang sudah lama ada di Monas dan perencanaan-perencanaan lain yang tidak sesuai.
Hal ini disinyalir bahwa alasan sebenarnya Revitalisasi Monas adalah untuk Formula E. Sayangnya, Revitalisasi Monas menjadi rumit karena Pemprov DKI belum komunikasi dengan Pemerintah Pusat, karena Monas dan Jalan Merdeka, merupakan wilayah Ring 1 dari Istana Negara. Di sisi lain, ternyata kontraktor yang menjalankan revitalisasi tersebut mendaftarkan diri untuk lelang
menggunakan virtual office.
9. PSI mendorong Pansus Banjir
Banjir beruntun di awal tahun menyebabkan korban meninggal, dan kerugian material serta immaterial bagi penduduk DKI Jakarta. Dimulai dari banjir di 1 Januari 2020 dan diikuti beberapa banjir susulan lainnya hingga di akhir Februari.
PSI melalui anggota legislatif di Komisi D, Justin Adrian, mengkritik keras Pemprov DKI terkait pelaksanaan program mengatasi banjir dan penggunaan anggarannya.
