Jakarta, EDITOR.ID,- Sudah bukan rahasia lagi sosok Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merajai publikasi di dunia media sosial. Baik Tiktok maupun Youtube Kang Dedi yang jualan tema bagi-bagi uang ke orang miskin dibanjiri netizen. Tapi kini Dedi dapat pesaing baru yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Meski baru menjabat sebagai Menteri Keuangan sekitar 3 bulan, Purbaya Yudhi Sadewa sudah banyak bikin gebrakan. Tak hanya mengobrak-abrik kinerja aparat pajak dan bea cukai, salah satu kebijakan monumental Purbaya adalah ketika ia membatalkan kenaikan pajak yang akan dilakukan menkeu sebelumnya. Purbaya tak jadi menaikkan pajak agar tak membebani rakyat kecil.
Purbaya juga dikenal sebagai menteri koboi. Tak sekedar gayanya yang seolah tak punya beban, Purbaya juga mengajarkan gaya hidup sederhana pada anak buahnya. Ia tak segan-segan makan di warung kaki lima meski jabat Menkeu.
Nah kini keduanya bertemu dalam satu “pertempuran baru” dalam hal pengelolaan keuangan. Pertarungan kedua tokoh ini berawal ketika Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengendus adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat senilai Rp 4,17 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito.
Tak terima tudingan Purbaya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meradang dan bahkan menantang Purbaya untuk membuktikan. Kang Dedi membantah dana wilayahnya mengendap sebesar Rp4,1 triliun di perbankan.
Melalui unggahan video di instagramnya, KDM menyebutkan tidak ada dana Pemda Jabar yang diendapkan sebesar Rp4,1 triliun seperti yang dipaparkan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10/2025).
“Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada,” kata Dedi.
Kang Dedi pun menantang Purbaya untuk buka-bukaan data dan jangan asal tuduh.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Menurut Dedi, tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank tidak berdasar.
Ia menegaskan, tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan.
Dedi menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila memang ada dana Pemprov Jabar mengendap sebesar itu di perbankan.
“Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa barat ditambahin dana transfer nya,” kata dia melanjutkan videonya.
Dedi Mulyadi Akui Ada Dana Mengendap Rp2,3 Triliun di Bank Tapi Buat Bayar Pihak Ketiga
Namun, ia mengakui memang ada dana Pemda Jabar atau kas sebesar Rp2,3 triliun di perbankan.
Kendati, dana itu bukan sengaja diendapkan melainkan untuk pembayaran pihak ketiga jelang akhir tahun.
“Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyak lah,” tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, sebagian besar pemerintah daerah justru mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” ujarnya.
Dedi Mulyadi Buka-Bukaan
Meski begitu, Dedi tidak menutup kemungkinan ada daerah yang memang menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat membuka data secara terbuka untuk menghindari opini negatif terhadap daerah lain.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” katanya.
Ia pun meminta Purbaya bersikap adil dan transparan dengan membuka daftar daerah yang benar-benar menaruh uang APBD dalam deposito.
“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” kata Ded
Purbaya Jawab Bantahan KDM
Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menanggapi tantangan Dedi Mulyadi.
Purbaya menegaskan, data yang ia paparkan adalah hasil pemantauan Bank Indonesia per September 2025. Oleh sebab itu, ia menilai Dedi dibohongi oleh bawahannya.
“Tanya aja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda,” ujar Purbaya ditemui di kantornya, Selasa (21/10).
Lagi pula, Purbaya menekankan tidak pernah secara rinci menyebutkan dana pemda Jabar yang tersimpan di perbankan. Ia hanya memaparkan data keseluruhan dana pemda yang mengendap di bank meningkat.
“Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Saya bilang, data di Perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral,” jelasnya.
Purbaya pun ogah berkoordinasi langsung dengan KDM terkait persoalan ini. Menurutnya, untuk mengecek data keuangan tersebut adalah masing-masing pemda.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya,” tegas Purbaya. ****
