Jakarta, EDITOR.ID,- Pertambangan nikel disejumlah pulau dekat Raja Ampat, Papua Barat Daya menuai sorotan publik. Pasalnya, penambangan yang dilakukan sejumlah perusahaan mengancam biota laut, habitat terumbu karang dan kelestarian lingkungan Raja Ampat.
Kontroversi ini membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terjun langsung mendatangi lokasi penambangan nikel di Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025). Kunjungan itu dilakukan Bahlil bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, dan Bupati Raja Ampat Orideko Burdam.
”Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, untuk melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi,” ungkap Bahlil dikutip dari Antara.
Bahlil memastikan bahwa hasil peninjauan yang dia lakukan bakal disampaikan kepada publik oleh Kementerian ESDM. Tidak sendirian, Bahlil datang bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno.Tri menyebut, luas lahan Pulau Gag yang dibuka untuk pertambangan nikel tidak terlalu besar.
”Secara total, bukaan lahannya nggak besar-besar amat. Dari total 263 hektar, 131 hektar sudah reklamasi dan 59 hektar sudah dianggap berhasil reklamasinya,” kata Tri.
Berdasar pantauan Tri dari udara dengan menggunakan helikopter, dia menyatakan bahwa tidak melihat sedimentasi area pesisir. Karena itu, dia menilai tambang di Pulau Gag tidak bermasalah. Namun demikian, dia belum bisa memastikan kapan pemerintah akan merilis hasil evaluasi dari anak perusahaan PT Antam Tbk tersebut.
Hasil evaluasi tersebut turut dinantikan oleh PT Gag Nikel. Sebab nantinya bakal menentukan mereka bisa melanjutkan atau harus berhenti operasi.
Berdasar pantauan Antara di Pulau Gag, aktivitas pertambangan PT Gag Nikel dihentikan untuk sementara waktu. Dari informasi di lokasi pertambangan, operasional itu berhenti sementara sejak Bahlil menyampaikan keterangan pada Kamis lalu (5/6/2025).
”Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu Gag. Gag Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN,” ungkap Bahlil.
Bahlil mengaku mendengar langsung masukan dari masyarakat saat meninjau aktivitas penambangan yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.
“Saya menyempatkan diri bersama Gubernur dan Bupati Raja Ampat melakukan kunjungan ke Pulau Gag, Raja Ampat, naik heli dalam rangka merespon apa yang menjadi perkembangan pemberitaan di media sosial,” kata Bahlil.
Bahlil menyatakan, pihaknya menghargai setiap informasi yang beredar di ruang publik. Karena itu, dirinya meninjau langsung lokasi pertambangan untuk mendapatkan informasi secara objektif.
“Kami menghargai semuanya, pemberitaan itu kami menghargai dan bentuk penghargaan itu kita terus cek, supaya lebih objektif kondisi yang ada,” ujar Bahlil.
Sementara, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengklaim, kondisi pertambangan di Raja Ampat perlu diluruskan. Karena itu, dirinya bersama-sama meninjau kondisi Pulau Gag.
“Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil dari mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,” ucap Elisa Kambu.
Elisa Kambu mengklaim, masyarakat sekitar tambang menunjukkan dukungan agar aktivitas pertambangan dapat dilanjutkan, karena memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ketika kami sampai disana, masyarakat lokal, semua yang ada disitu, kecil, besar, perempuan, tua, muda, mereka menangis, minta Pak Menteri ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan,” tegasnya.
Senada, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam juga menyampaikan, masyarakat tidak menginginkan jika aktivitas pertambangan ditutup. Ia mengklaim, aktivitas pertambangan itu menopang kehidupan masyarakat setempat.
Meski demikian, Orideko Burdam mengimbau agar pengawasan pertambangan lebih ditingkatkan. Terutama terkait analisis dampak lingkungan.
“Mari sama-sama kita jaga Raja Ampat, kita kasih promosi yang baik jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif wisatawan jadi berkurang. Kita harus jaga kawasan wisata kita agar kedepan tidak dicemari,” pungkasnya.
Bahlil Lahadalia Dihadang Aktivis di Sorong
Kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025), berubah jadi mimpi buruk. Dia justru dihadang puluhan aktivis lingkungan yang murka atas pembiaran tambang nikel yang merusak pulau-pulau indah Raja Ampat.
Dengan membawa spanduk, aktivis juga meneriaki Bahlil dengan sebutan penipu. Para aktivis dari Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua meneriakkan tuntutan keras di Bandara Deo Sorong. Mereka menolak tambang nikel yang disebut-sebut sebagai bentuk penjajahan baru atas nama pembangunan.
“Papua ini bukan tanah kosong! Ini warisan leluhur kami, bukan ruang kosong untuk dirusak investor!” teriak Uni Klawen, pemuda adat Raja Ampat yang kecewa berat atas kehadiran sang menteri sebagaimana viral di media sosial (medsos) X.
Bahlil dianggap sengaja menghindar dan menutup mata terhadap kehancuran ekosistem Raja Ampat. Padahal, masyarakat adat sudah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap operasi empat perusahaan tambang raksasa, PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
Namun yang disebut Bahlil hanya satu PT Gag Nikel. Selebihnya? Diam seribu bahasa.
Di lokasi yang dulu dikenal dunia sebagai surga bawah laut, kini suara mesin tambang menggantikan kicau burung cendrawasih. Pulau-pulau yang suci dan sakral berubah jadi ladang eksploitasi.
“Ini bukan pembangunan. Ini perampasan!” tegas salah satu aktivis sambil membentangkan pamflet bertuliskan #SaveRajaAmpat.
Aksi yang terjadi sejak pukul 06.24 WIT itu menyulut ketegangan di bandara. Para aktivis bersumpah akan terus mengejar Bahlil untuk bertatap muka, meski harus menghadang iring-iringan pejabat pusat hingga Bahlil takut dan menghindari aktivis dengan menggunakan pintu belakang bandara.
Tiga tuntutan aksi tersebut yakni mencabut semua izin tambang nikel di Raja Ampat, sekarang juga. Aktivis juga mendorong ESDM untuk menghentikan ekspansi sawit di seluruh tanah adat Papua Barat Daya dan menolak proyek strategis Nasional (PSN) yang jadi kedok perampasan tanah.
Aktivis menilai, Raja Ampat bukan hanya milik investor tambang dan pejabat pusat. Ini adalah rumah bagi ribuan warga adat dan jutaan spesies yang hidup berdampingan dengan alam.
“Jika tambang terus dipaksakan, kita sedang menyaksikan perlahan-lahan matinya surga dunia oleh tangan elite kita sendiri,” tandas mereka.
Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Pemberhentian kegiatan pertambangan itu dilakukan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat. (tim)
