Jakarta, EDITOR.ID,- Massa dari Koalisi Sipil mendatangi dan menggeruduk Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah yang sedang membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Mereka memprotes rapat Panja RUU TNI yang dilaksanakan tidak mendengarkan suara rakyat.
Koalisi Sipil juga menolak isi dari RUU TNI yang mengatur soal penambahan kursi “kekuasaan” TNI di jabatan ranah sipil.
Tiga orang yang mengatasnamakan diri dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ini meminta agar rapat Panja RUU TNI dihentikan. Mereka mempersoalkan rapat Panja ini digelar secara tertutup.
“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan, karena tidak sesuai ini diadakan tertutup,” kata salah satu aksi yang menolak rapat Panja bernama Andrie di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).
Mereka menilai pembahasan ini dilakukan tidak secara terbuka. Mereka meneriakkan penolakan dan menilai RUU TNI ini dapat mengembalikan dwifungsi ABRI.
“Bapak-Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya dwifungsi ABRI, hentikan proses pembahasan RUU TNI,” ungkapnya.
Sebagai informasi, sejak Jumat (14/3) kemarin, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panja membahas RUU TNI. Rapat ini diselenggarakan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, secara tertutup.
Hasanuddin menuturkan rapat digelar sejak pukul 13.00 WIB. Hingga malam ini, rapat masih berlangsung.
“Sejak jam 13.00 WIB,” ujarnya.
Hingga saat ini, rapat Panja ini masih berlangsung. Rencananya, rapat ini akan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB nanti.
Rapat RUU TNI di Hotel Disoroti
Kegiatan rapat panitia kerja (panja) membahas tentang RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat baru-baru ini menuai sorotan publik. Hal ini membuat Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto merasa aneh kenapa publik menyoroti mereka.
Utut lantas membandingkan kegiatan serupa juga pernah dilakukan namun tidak mendapat perhatian masyarakat.
Legislator dari fraksi PDIP ini menyinggung ada rapat-rapat lain yang juga dilaksanakan di hotel-hotel mewah. Dia menyebut rapat-rapat tersebut tidak mendapatkan kritik seperti rapat Panja Komisi I dengan Pemerintah yang membahas RUU TNI.
“Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Intercontinental, kok nggak kamu kritik?,” kata Utut kepada wartawan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).
Utut mengatakan rapat panja RUU TNI kali ini bersifat mendesak.
Efisiensi Anggaran Sebagaimana Perintah Prabowo
Penyelenggaraan rapat Panja RUU TNI menjadi gaduh dan menuai kritik karena sebagian publik menilai rapat itu hanya memboros-boroskan anggaran.
Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan adanya efisiensi anggaran sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Utut mengakui hal ini, tapi Utut beralasan rapat di hotel ini bagian dari konsinyering.
“Ya kalau di sini kan konsinyering, kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokkan gitu ya. Efisiensi kan itu pendapatmu,” kata Utut.
Sebagai informasi, sejak Jumat (14/3) kemarin, Komisi I DPR RI bersama Pemerintah menggelar rapat Panja membahas RUU TNI. Rapat ini diselenggarakan di Hotel Fairmont, Senaya, Jakarta Pusat, secara tertutup.
Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin membenarkan rapat pembahasan RUU TNI tersebut. Dia mengatakan rapat diikuti Panja UU TNI DPR dan Panja UU dari pemerintah.
“Betul, Panja UU TNI DPR dengan Panja UU dari pemerintah,” kata Tb Hasanuddin saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (14/3). (tim)
