Jika memang ada menteri yang tidak kapabel, tidak bisa bekerja sepenuh hati untuk bangsa dan negara, buat apa dipertahankan. Lebih baik diganti tokoh lain yang lebih mumpuni dan berkarakter pekerja keras. “Saya harapkan Pak Prabowo melakukan evaluasi dan jika memungkinkan merotasi atau mengganti mentri yang bekerja tak mencapai target dan ekspetasi publik,” kata Edi Winarto.
Sekjen Gerindra: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden
Terkait isu Reshuffle, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapannya bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Prabowo.
“Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025)
Sementara itu Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengatakan reshuffle kabinet diperlukan lantaran sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) berbuat kontroversi dan menjadi polemik.
“Rakyat tentu berharap Prabowo segera mereshuffle yang dinilai kinerjanya buruk dan hanya jadi beban,” kata Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul ini, Senin 27 Januari 2025.
“Harapan rakyat itu beralasan karena gaji dan fasilitas para menteri itu berasal dari pajak rakyat,” imbuhnya.
Menteri yang dicap buruk sepatutnya dipertimbangkan untuk dicopot demi marwah pemerintahan.
“Lagi pula masih banyak anak bangsa yang kapasitasnya jauh lebih baik dari para menteri yang kinerjanya buruk dan jadi beban presiden tersebut. Hanya saja mereka ini tak dekat dengan lingkar kekuasaan atau tidak dekat dengan elite partai politik,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah menteri kabinet Prabowo mendapat sorotan publik. Pada Rabu, 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa penggunaan kop surat kementerian pada surat undangan haul orang tuanya merupakan murni kesalahan administrasi.
Kemudian, pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatannya.
Keputusan ini diambil setelah dirinya mendapat kritik akibat video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.
Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.
