Igor menganggap, secara tidak langsung Ganjar juga menyerang wakilnya sendiri. “Saya kira, kritikan Ganjar itu juga kena ke Pak Mahfud, apa Pak Ganjar lupa kalau pak Mahfud itu juga ngurusin bidang hukum?” kata Igor dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (19/11/2023)
Menurut Igor, kinerja Jokowi sebagai presiden merupakan satu kesatuan dengan jajaran menteri di bawahnya, termasuk Mahfud MD. Oleh karena itu, kritikan Ganjar kepada Jokowi dapat diartikan menyerang wakilnya sendiri. “Kerja presiden ya kerja menteri juga. Ngga bisa dipisahkan, ucap Igor
Terlebih, sambung dia, selama masa kerja Mahfud MD sebagai Menko Polhukam terdapat beberapa catatan. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset yang progresnya belum jelas. “Ya memang ada beberapa catatan dari kinerja Pak Mahfud seperti RUU Perampasan Aset yang mandek,” ujar Igor.
Dia menyebut, sebaiknya Ganjar lebih fokus mengedepankan gagasan ketika berkampanye, bukan malah menyerang presiden. Sebab, masyarakat cenderung tidak menyukai konflik yang diciptakan oleh seorang capres.
Igor menjelaskan, masyarakat saat ini lebih menyukai politik riang gembira dibandingkan menyerang. Dia menyebut, jika Ganjar terus melancarkan serangan bukan tidak mungkin elektabilitasnya bisa turun. “Pak Ganjar harusnya lebih fokus adu gagasan, ketimbang menyerang lawan. Masyarakat enggak suka itu,” ujarnya.
TKN Prabowo-Gibran: Sebaiknya Ganjar Tanya ke Mahfud MD
Sementara itu ditempat terpisah Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid buka suara soal Ganjar Pranowo yang memberi nilai jeblok buat penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo.
Nusron mengatakan sebaiknya Ganjar mempertanyakan masalah penegakan hukum di era Jokowi pada pasangan cawapresnya, Mahfud MD.
“Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD,” ucap Nusron di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Menurut Nusron, Mahfud adalah orang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum. Pasalnya, Mahfud adalah menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).
“Ya Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum, Pak Mahfud,” kata Nusron.
Sebelumnya Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 setelah menjawab pertanyaan dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok,” kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
