EDITOR.ID, Jakarta,- Pengamat sosial Dr Urbanisasi mengkritik kebijakan sejumlah kepala daerah yang sok-sokan menutup jalan dengan beton dan menutup kotanya dari akses lalu lintas. Langkah yang tidak bijak tersebut dinilai Urbanisasi, menunjukkan si kepala daerah kurang memahami Protokol organisasi kesehatan dunia (WHO) tentang bagaimana menghadapi pandemi Covid-19.
“Yang menjadi fokus dalam menghadapi pandemi Corona adalah melakukan physical distancing atau menghindari kontak fisik dan hindari jarak, jadi kalau orang itu menggunakan kendaraan pribadi atau mobil dan tidak menyentuh orang lain atau jarak dekat dengan orang lain, tidak jadi masalah,” kata Dosen Staf Pengajar Universitas Tarumanegara ini kepada EDITOR.ID, Minggu (5/4/2020)
“Kalau menutup jalan itu korelasinya dengan Protokol WHO apa?,” tutur Urban dengan nada tanya.
Urbanisasi mempertanyakan kebijakan semacam ini yang akhirnya justru menyengsarakan masyarakat yang akan beraktivitas dalam situasi terbatas.
Urbanisasi meminta kepala daerah menyudahi cara-cara yang kontroversi tersebut agar tidak membuat masyarakat kian susah dalam menghadapi pandemi Corona.
“Wabah Corona terbesar terjadi di Jakarta, sedangkan kasus di daerah lebih banyak terjadi dari warga yang punya riwayat bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, disini sudah jelas dimana wilayah yang harus diperketat sterilisasinya,” kata Urban.
Yang harus dijaga pemerintah daerah adalah akses kendaraan umum seperti bus, kereta api, angkutan kota yang disitu sangat rentan terjadi penularan karena sifatnya bersentuhan sesama penumpang dalam kerumunan kendaraan umum.
“Nah disini tim medis dari Pemerintah Daerah harus ketat menjaga setiap penumpang yang akan masuk ke wilayah daerah tersebut. Diperiksa apakah dia tertular Covid-19 atau tidak disini Pemda harus bekerja keras melakukan pengawasan dan screening terhadap setiap penumpang yang baru datang dari Kota Jakarta atau bodetabek sebagai epicentrum penularan wabah Corona,” paparnya.
Bukan dengan acara menutup jalan memakai beton. “Itu menunjukkan kepala daerahnya tidak paham bagaimana virus ini menularkan ke antar manusia, masak kepala daerahnya tidak diberi masukan kepala dinas kesehatan atau dokter setempat agar tidak salah dalam mengambil kebijakan,” katanya.
Oleh karena itu Urbanisasi mengingatkan para kepala daerah agar tidak membuat kebijakan sendiri terkait penanganan virus corona COVID-19. Menurutnya, para kepala daerah harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo selaku pimpinan tertinggi di republik ini dan pemerintah pusat.
Alumni Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin ini juga mengharapkan pemerintah pusat dan daerah bisa satu visi dalam melawan pandemik virus corona yang sudah semakin masif di Indonesia.
