Menurut Yoyok, netralitas TNI sangat baik, tetapi demokrasi Indonesia yang brutal membutuhkan tindakan tegas terhadap penyimpangan seperti politik uang dan kampanye hitam.
Ia menyebut “Partai Cokelat” sebagai fenomena baru yang terkait dengan Pilkada 2024. Istilah ini digunakan untuk mengkritik penyimpangan dalam proses demokrasi, yang dinilai mengarah pada pembentukan kekuasaan otoriter.
Terkini, pihak PDIP melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya tak menampik “Partai Cokelat” merujuk dugaan keterlibatan polisi atau Polri pada beberapa Pilkada di daerah pada 2004.
Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).
“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
Istilah itu kemudian menyudutkan Polri karena disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
Kapolri Bantah Polisi Tak Netral di Pilkada
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri pernah membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas Polri di Pilkada.
Ia pun mengaku telah memerintahkan bawahannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan hanya fokus menjaga keamanan selama proses Pilkada.
Listyo juga menyebut bahwa pengawasan netralitas dilakukan oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan kredibilitas institusi Polri tetap terjaga. (tim)
