Prof Abdul Mut?i menyarankan pengubahan judul RUU yang lebih berimbang yaitu yang juga mencerminkan perlindungan bagi pemberi kerja apalagi isi RUU ini memang demikian. Strategi ini diharapkan akan mengundang dukungan anggota DPR yang isinya kelompok kelas menengah. Prof Mut?i sepakat dengan urgensi RUU PPRT untuk disahkan.
?Ini RUU penting, harus diperjuangkan bersama-sama,? katanya menutup diskusi terkait RUU PPRT tersebut. (tim)
JAKARTA – EDITOR.ID Di tengah gencarnya sorotan publik terhadap akuntabilitas instansi pemerintah, sebuah dinamika menarik…
Praktisi hukum Edi Winarto meminta ratusan korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah agar membuat laporan ke polisi. Sebab, jika tidak ada pengaduan kasus keracunan ini hanya akan menguap lewat begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban hukum dan ganti rugi penderitaan yang dialami para korban.
BANDUNG — EDITOR.ID Istilah family business atau bisnis keluarga biasanya identik dengan pengelolaan usaha yang…
Gara-gara birokrasi sering menyulitkan, merasa terhimpit oleh prosedur administrasi yang rumit serta tenggat waktu yang mencekik, seorang pedagang seblak kecil bernama Wahyu Triana Sari (Ana) resmi mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar babak baru dugaan korupsi di Tanah Papua. Lembaga antirasuah tengah mendalami dugaan pencairan dana operasional Gubernur Papua tahun 2022 yang nilainya fantastis, yakni mencapai triliunan rupiah.
BLBI di Era Jokowi masih menyisakan residu atau imbas. Salah satu pemegang saham PT Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma dituduh menerima BLBI.
Padahal satu senpun ia tak menerima dana tersebut. Kala pengucuran dana BLBI diduga ada rekening misterius atau rekening rekayasa: Nomor rekening tercatat 523.551.000 atas nama PT Centris International Bank (CIB).
