Maybrat, Papua Barat Daya, EDITOR.ID,- Pemerintah Kabupaten Maybrat menyerahkan Surat Keputusan (SK) guru kontrak kepada 117 tenaga pengajar yang tersebar di masing-masing sekolah atau satuan pendidikan. Penyerahan itu terjadi disaat upacara hari lahir pancasila Ke-78 tahun depan halaman kantor Bupati, Kamis (1/06/2023).
Penyerahan oleh Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu, diikuti Plt Sekda Ferdinandus Taa, Dandim 1809 Letkol Inf Yohanis Andy Wibowo, Kapolres Maybrat AKBP Gleen Rooi Molle yang diwakili oleh Kabag SDM Polres Maybrat Iptu M Rusly serta Kadis Pendidikan Kornelius Kambu.
Kadis Pendidikan Kornelius Kambu ditemui awak media menjelaskan, penyerahan SK guru kontrak ini diberikan rutin pemerintah setiap tahun guna mengantasi kelangkaan guru di Kabupaten Maybrat.
Dimana, Kambu memaparkan untuk guru SD ada 66 orang, SMP ada 26 orang dan TK Paud sebanyak 25 orang yang tersebar di Kabupaten Maybrat.
“Ini kami lakukan dengan fokus kepada sekolah yang menjadi kekurangan tenaga pendidik. Ini kebijakan pemerintah daerah sekalipun ada rekrutmen pegawai, tetapi kami melihat bahwa masih kurang hingga program ini selalu kita lakukan,” paparnya.
Ditambahkan Kambu, bahwa SK diberikan langsung oleh Pj Bupati, bukan notadinas dari Kepala Dinas ataupun Kepala Sekolah. Dengan SK tersebut dapat mempermudah pula ketika ada formasi P3K guru katanya.
“Itu adalah salah satu persyaratan untuk mereka, bisa diupload di data dapodik dan munculah nomor UNPTK berarti dia sudah bisa standby menuju ke tahap selanjutnya lagi,” kata Kambu.
Ia menambahkan, pemerintah Maybrat kini tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 milyar lebih untuk membayar tenaga guru kontrak tersebut.
“Karena mereka ini sudah melaksanakan proses pembelajaran mulai dari bulan juni lalu sampai juni sekarang, kita bayar dua triwulan dan dua triwulan sisa dibayarkan pada Desember nanti,” ungkap Kambu.
Kambu melanjutkan, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja para guru kontrak selama waktu berjalan nanti hingga rekrutmen pada tahun anggaran di 2024.
“Kalau ada yang tidak terkover itu karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, karena ketika program ini harus kita lakukan nanti, kita juga akan buka lagi kegiatan pendidikan profesi guru atau PPG di UNIMUDA Sorong, baik bagi yang ada di dalam jabatan maupun non jabatan,” ujar Kadis.
Kadis Kornelius Kambu mengharapkan, tenaga guru kontrak yang telah menerima SK dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. (tim)
