Jakarta, EDITOR.ID,- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Sekolah Rakyat didedikasikan untuk mendidik anak-anak dari kalangan warga kurang mampu. Sekolah ini dilahirkan untuk memberikan keadilan pendidikan bagi warga miskin sebagai amanat UUD 1945 negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa membedakan status sosial.
Sekolah Rakyat menjadi jawaban bagaimana negara memberikan tempat untuk masa depan anak-anak kurang mampu, putus sekolah karena tak punya biaya sekolah. Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin Indonesia punya komitmen untuk memberikan mereka tempat belajar yang lebih layak dan mampu mengentaskan mereka menuju masa depan yang lebih baik.
“Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dikutip dari laman resmi Kemensos, Kamis(10/7/2025).
Sekolah Rakyat memiliki visi untuk mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas, guna memutus transmisi kemiskinan. Berbeda dengan sekolah regular yang bisa menerima siswa-siswi yang berasal dari tingkat ekonomi yang berbeda-beda.
Mengutip laman Kementerian Sosial (Kemensos), pendirian Sekolah Rakyat merupakan langkah pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Semua Serba Gratis
Tidak hanya menyediakan pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak keluarga miskin, Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai sekolah berasrama yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti laboratorium, gedung serbaguna dan fasilitas olahraga.
Terdapat pula kebutuhan lain seperti buku, seragam, makanan yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.
“Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis, dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” kata Mensos Saifullah Yusuf, dilansir situs resmi Sekolah Rakyat.
Siswa Melalui Tahapan Seleksi yang Adil dan Transparan
Program ini ditujukan untuk anak-anak yang masuk kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Para siswa nantinya akan melewati berbagai tahapan seleksi yang adil dan transparan, guna terpenuhinya akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang paling membutuhkan.
“Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin, dilansir ANTARA.
Kurikulum Lebih Unggul: Ada Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan
Kurikulum yang akan terapkan di Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal. Ada tiga cakupan utama kurikulum Sekolah Rakyat, antara lain Kurikulum Persiapan (Learner Preparatoal), Kurikulum Sekolah Formal, dan Kurikulum Sekolah Asrama.
Ketiga cakupan ini dimulai dengan memahami kesiapan fisik, mental, dan akademik, dilanjut dengan dilakukannya pembelajaran sistematis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu, pendidikan karakter yang bertujuan untuk menguatkan nilai spiritualitas, kepemimpinan, bahasa dan komunikasi serta cinta Tanah Air.
“Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti ikut Mendikti Saintek. Akan tetapi, juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini yang digagas Kemendikdasmen,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dilansir ANTARA.
Tenaga pendidik dari daerah setempat
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyampaikan untuk menjaga keberlanjutan maupun kesinambungan program Sekolah Rakyat, guru dan tenaga pendidik akan diambil dari daerah sekitar sekolah.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus memperlancar distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” Kata Robben, dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Selain itu, guru dan tenaga pendidik terpilih nantinya akan mengikuti pelatihan khusus yang berfokus pada empati sosial (social empathy), agar memiliki kemampuan mendidik yang inklusif serta paham akan kebutuhan anak dari latar belakang sosial yang berbeda.
Inilah Perbedaan Sekolah Rakyat dengan Sekolah Umum
Kurikulum dan pendekatan belajar
Sekolah Rakyat menggunakan Kurikulum Nasional seperti sekolah biasa. Namun, pendekatannya lebih personal dan fleksibel. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, yang artinya siswa bisa masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajarnya masing-masing.
Sementara itu, sekolah biasa mengikuti kalender akademik nasional. Siswa hanya bisa mendaftar di awal tahun ajaran dan proses belajar berlangsung secara kolektif, tanpa penyesuaian pada kondisi masing-masing siswa.
Biaya dan akses pendidikan
Perbedaan paling mencolok adalah biaya pendidikan. Sekolah Rakyat memberikan pendidikan 100 persen gratis, termasuk asrama, makan, seragam, dan kebutuhan dasar lainnya. Seluruh biaya ditanggung oleh negara.
Sedangkan sekolah biasa, baik negeri maupun swasta, umumnya hanya memberikan pembebasan biaya sebagian atau terbatas. Biaya tambahan seperti seragam, perlengkapan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler masih menjadi tanggungan orang tua.
Target peserta didik
Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga termiskin, yakni yang masuk kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bahkan, anak jalanan dan mereka yang tidak tercatat di Dapodik juga diprioritaskan.
Sebaliknya, sekolah biasa terbuka untuk semua kalangan tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi secara spesifik. Seleksi masuk lebih fokus pada prestasi akademik atau zonasi wilayah.
Fasilitas pendidikan
Sebagai sekolah berasrama, Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti laboratorium, gedung serbaguna, fasilitas olahraga, dan asrama. Tujuannya agar siswa mendapat lingkungan belajar yang kondusif dan terintegrasi.
Sekolah biasa tidak selalu memiliki fasilitas selengkap ini. Banyak sekolah negeri atau swasta yang bergantung pada kemampuan anggaran atau bantuan dari pemerintah dan masyarakat.
Seleksi siswa dan guru
Proses seleksi siswa di Sekolah Rakyat mencakup verifikasi data ekonomi, tes akademik, psikotes, pemeriksaan kesehatan, hingga pengukuran IQ. Guru yang mengajar pun diseleksi ketat oleh BKN dan Kemendikdasmen.
Sekolah biasa tidak selalu melakukan seleksi serinci ini. Umumnya hanya seleksi akademik atau zonasi bagi siswa, dan guru ditentukan oleh kebijakan sekolah masing-masing.
Pendanaan dan pengelolaan
Sekolah Rakyat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, sementara guru direkrut oleh BKN dan Kemendikdasmen. Pendanaannya sepenuhnya berasal dari negara.
Di sisi lain, sekolah biasa dikelola oleh Dinas Pendidikan daerah atau yayasan swasta. Pendanaan berasal dari pemerintah daerah, sumbangan masyarakat, atau biaya pendidikan dari orang tua. (tim)
