EDITOR.ID, Indramayu – Pemilihan bupati dan wakil bupati Indramayu hanya tersisa beberapa hari ke depan, yakni pada 9 Desember 2020. Dinamikanya terus berkembang. Sudah terjadi saling klaim kemenangan antara empat kontestan pilbup yakni Sholihin-Ratnawati (nomor urut 1), Toto-Deis (2), Daniel-Taufik (3) dan Nina-Lucky (4).
Keempatnya sudah ‘menyatakan menang’ jauh sebelum hari pencoblosan digelar. Dasarnya, tentu saja bersumber dari hasil survei masing-masing kubu plus kalkulasi lumbung suara yang diyakini adalah suara pemilih bagi mereka.
Dari keempat pasangan calon (paslon), Daniel-Taufik, menjadi satu-satunya kontestan yang setiap saat dicermati oleh masyarakat. Selain lahir dari kekuatan politik besar, Partai Golkar (PG), paslon ini tampaknya memiliki kans menang cukup besar. Namun peluang menang mereka ternyata berbanding lurus dengan polemik PG Indramayu yang tak kunjung usai.
Berdasarkan fakta (de facto) PG Indramayu mengalami krisis soliditas. Ada perpecahan tajam antara pengurus dan kader pasca terjadinya kisruh Musyawarah Daerah X PG Indramayu beberapa bulan lalu. PG terbelah menjadi dua kubu, yakni kelompok hasil Musda X yang dikomandoi Syaefudin dan kelompok penolak hasil Musda X yang dipimpin Daniel.
Pro dan kontra Musda X inilah yang dianggap sebagai ‘keyword’ utuh tidaknya suara PG mendukung paslon Daniel-Taufik. Kata kunci lain yang memunculkan keraguan utuhnya dukungan adalah soal nasib Musda X PG kubu Syaefudin cs yang tak kunjung memperoleh restu DPP PG. Terbaru, kisruh Musda X bahkan telah sampai ke meja Mahkamah Partai, namun nasibnya hingga sekarang belum jelas. DPP PG terkesan abai, sehingga mengesampingkan kekuatan politik Syaefudin cs.
Seluruh keterangann diatas merupakan analisa kekinian yang disampaikan pengamat politik dan hukum, Sugianto. Pria berbadan tambun ini mencermati bahwa dalam logika politik, konflik dan dinamika internal itu adalah suatu keniscayaan.
Oleh karenanya konflik seharusnya diselesaikan secara elegan dan mengesampingkan ego sektoral yang berkepanjangan untuk kejayaan partai. Mekanisme Syaefudin menyelesaikan konflik melalui Mahkamah Partai ia nilai sebagai langkah yang tepat. Sayangnya ia meragukan independensi Mahkamah Partai Golkar. Dimata Sugianto Mahkamah Partai telah diintervensi oleh elit DPP PG sehingga menunda putusan keabsahan Musda X sampai selesai pilkada.
“Syaefudin itu salah satu kader yang mempunyai jabatan strategis sebagai Ketua DPRD Indramayu dan menguasai grass root suara golkar. Apalagi ia sekarang kembali terpilih sebagai Ketua Karang Taruna, yang memiliki basis militan pada kader dan pengurusnya. Ini seharusnya tidak dipandang sebelah mata oleh elit di DPP Partai Golkar. Nah, ketika belum ada kejelasan nasib Musda X, tentu berdampak pada keutuhan dukungan dari kader dibawah kendali Syaefudin,” tukas Sugianto.
