Jakarta, EDITOR.ID,- Manuver pentolan Dewan Kolonel kena semprit DPP PDI Perjuangan. Dewan Kolonel dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDIP di Senayan untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan nama Puan Maharani sebagai Calon Presiden 2024.
Partai memberikan teguran keras kepada mereka yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Anggota DPR Fraksi PDIP Dapil Papua ini menyebut surat teguran keras diberikan kepada para pentolan Dewan Kolonel.
Surat teguran keras tersebut diterbitkan DPP PDI Perjuangan tertanggal 5 Oktober 2022. Teguran diberikan bagi kader parpol berlambang Banteng yang terlibat aktif menghidupkan narasi Dewan Kolonel.
Sebagaimana diketahui usulan pembentukan Dewan Kolonel dicetuskan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo. Misi Dewan Kolonel untuk mengkampanyekan capres yang mereka dukung, Puan Maharani di daerah pemilihan anggota dewan yang tergabung di Dewan Kolonel.
Adapun, anggota Dewan Kolonel berjumlah 12 orang. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto didapuk menjadi ‘jenderal’. Sementara itu, anggota Komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan didapuk menjadi koordinator Dewan Kolonel.
Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun SH MH menyebut surat teguran keras diberikan kepada anggota parpol yang aktif memberikan pernyataan ke media terkait Dewan Kolonel saja.
“Jadi, yang ditegur itu yang sudah bicara dipublikasikan di media, itu yang kami beri teguran,” ucap legislator Komisi II DPR RI itu saat dihubungi, Jumat (21/10).
Namun, Komarudin tidak memerinci nama yang dikirimi surat teguran keras sembari menyebut peringatan tersebut menjadi terakhir.
“Iya, itu jadi peringatan yang terakhir,” katanya.
Komarudin mengatakan teguran keras diterbitkan melalui mekanisme yang tepat. Kader sebelumnya sudah diberikan peringatan sebelum dikirimi surat.
Toh, kata dia, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP tidak mengenal struktur organisasi yang berbau militer.
Menurut legislator Daerah Pemilihan Papua itu, kader tetap mengacu AD/ART PDIP apabila mereka ingin membuat sayap partai.
“Jadi setiap orang partai mau dirikan sayap partai atau apapun itu harus mengacu pada AD/ART partai, tidak bisa suka-suka buat,” kata Komarudin.
Sebagaimana diketahui penggagas ‘Dewan Kolonel’ Johan Budi mengatakan ‘Dewan Kolonel’ dibentuk para loyalis Puan Maharani untuk mengerek popularitas dengan melakukan sosialisasi ke daerah.
