EDITOR.ID, Surabaya,- Inisiator Hari Santri Nasional KH Thoriq Bin Ziyad, mendukung penuh jika lagu yalal wathan menjadi lagu nasional. Hal itu ia ungkapkan sebagai respon atas langkah DPRD Jawa Timur yang memberikan rekomendasi agar lagu tersebut menjadi lagu nasional.
“Terkait rekomendasi oleh DPRD Jawa Timur sebagai lagu nasional, saya sangat menyetujui karena sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan rasa nasionalisme,” ungkapnya kepada Editor, Sabtu (26/2).
Pria yang akrab disapa Gus Thoriq ini menilai, lagu yalal wathan memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan melawan kolonialisme.
“Ditinjau dari sejarah, lagu yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan yang memacu semangat kaum muslim Indonesia pada masanya untuk melawan kolonialisme,” ujarnya.
“Dalam lirik lagu tersebut ada kata-kata hubbul wathan minal iman, yang mengajak para pemuda pada masanya untuk membela negara,” tambahnya
Menurutnya, hal ini bisa menjadi angin segar setelah lagu yalal wathan lama kurang terdengar.
“Lagu ini pernah hilang dari peredaran, dan alhamdulillah baru di era ini lagu ini muncul kembali,” ucapnya.
Namun Ketua Bidang Agama, Kepercayaan, dan Kebudayaan DPP PA (Persatuan Alumni) GMNI ini, menyatakan keberatannya jika terdapat lirik yang masih menggunakan Bahasa Arab. Sehingga ia berharap lirik lagu direvisi agar secara keseluruhan memakai bahasa Indonesia.
“Lirik lagi yalal wathan itu harus bahasa Indonesia. Tidak ada yang salah kok. Agar orang-orang sekarang yang sangat jauh dan kurang memahami Bahasa Arab, bisa mengerti isi kandungan dari lagu tersebut,”
Menurut Gus Thoriq, saat nantinya lagu yalal wathan sudah menjadi lagu nasional, sudah selayaknya menggunakan bahasa Indonesia secara penuh.
“Kecuali kalau Bahasa Arab sudah diakui menjadi bahasa kedua kita. Kan bahasa asing itu bahasa ketiga setelah Bahasa Daerah,” tutupnya.
Untuk diketahui, Senin (21/2) lalu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi menerima audiensi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim untuk membahas mengenai usulan lagu yalal wathan sebagai lagu nasional. Usulan itu didukung Kusnadi dengan membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
