Kritik ini mencuat setelah mayoritas kader PSI masuk dalam struktur organisasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di bawah Kementerian Kehutanan.
Menurut Dandhy, orang-orang yang ditempatkan dalam jabatan tersebut tidak memiliki kompetensi maupun rekam jejak dalam pengelolaan sektor kehutanan.
“Mereka tak kompeten. Tak punya track record mengurus ini,” ujar Dandhy melalui akun X @Dandhy_Laksono.
Ia juga menyoroti bahwa beberapa di antara mereka justru memiliki rekam jejak mendukung industri sawit, yang selama ini kerap dikritik karena dampaknya terhadap lingkungan.
“Jejaknya justru dukung sawit baik,” cetusnya.
Selain itu, Dandhy menilai bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan efisiensi, bahkan dianggap sebagai tindakan yang menunjukkan kerakusan terhadap kekuasaan.
“Tak menggambarkan efisiensi,” tandasnya.
Ia juga mengkritisi dugaan nepotisme dalam penempatan jabatan di FOLU Net Sink 2030, di mana suami dan istri diduga sama-sama mendapatkan posisi strategis.
“Kasar dan maruk, ada suami istri,” kuncinya.
DPR Pertanyakan Kompetensi Mereka, Apakah Paham Lingkungan dan Isu Karbon?
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mempertanyakan kompetensi dari komposisi tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Sebagai informasi, FOLU Net Sink 2030 merupakan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.
Ia menilai publik berhak mengetahui proses seleksi tim ini serta transparansi dalam penetapan personelnya. Sebab, menurut dia, Menhut Raja Juli memploting politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dianggap tidak memiliki latar belakang lingkungan yang kuat untuk mengisi jabatan di tim FOLU Net Sink 2030.
“Kita bukannya meragukan kompetensi personel yang ditunjuk, tetapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan bagaimana prosesnya,” kata Alex kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Politikus PDIP itu menyebut, komposisi tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya didominasi oleh pejabat struktural kementerian dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan.
Menurutnya, keputusan Menhut Raja Juli berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
“Jika Menhut tidak transparan dalam penunjukan personel, publik tentu akan menilai keputusan ini sebagai bagi-bagi kue kekuasaan bagi kolega politiknya. Hal ini tentu berjarak dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Raja Juli Benarkan
Dalam keterangan tertulisnya, Raja Juli membenarkan keabsahan surat keputusan dan isinya yang viral di media sosial tersebut. “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli pada Kamis, 6 Maret 2025..
