Jakarta, EDITOR.ID,- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya akhirnya buka suara usai dikritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal soal hobi Presiden Prabowo Subianto lawatan ke luar negeri. Sepanjang 2 tahun memimpin Prabowo sudah mengunjungi 29 negara.
Terakhir Prabowo “memaksakan diri” mengunjungi Paris menemui Presiden Macron. Padahal di tanah air sedang ada Perayaan Hari Raya Idul Adha. Kebiasaan Prabowo yang suka kunker ke luar negeri ini kemudian dikritik keras oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal.
Sorotan tersebut mencakup persoalan anggaran perjalanan, jumlah delegasi yang ikut serta, frekuensi lawatan ke luar negeri, hingga manfaat yang dihasilkan dari agenda diplomasi tersebut.
Teddy langsung membantah kunjungan Prabowo ke luar negeri menghambur-hamburkan uang negara. Teddy mengungkapkan Prabowo juga ikut urunan membiayai perjalanan dinasnya.
Teddy menegaskan bahwa pengeluaran perjalanan Presiden yang melampaui alokasi anggaran negara tidak dibebankan kepada APBN. Namun seluruh kelebihan biaya di luar anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.
Teddy Sampaikan Klarifikasi Usai Dimention Dino Pati Djalal
Klarifikasi ini disampaikan Teddy melalui video yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, pada Senin (1/6/2026) menanggapi kritikan tajam mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal soal Prabowo yang sering banyak pergi ke luar negeri.
“Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal. Jadi yang pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” sebut Teddy.
Teddy Sebut Dino Hanya Jadi Wakil Menlu 3 Bulan
Saat memberikan penjelasan, Teddy mengaku mengapresiasi kritik yang disampaikan Dino. Namun, ia sekaligus seolah menyelipkan sindiran mengenai rekam jejak diplomat senior tersebut. Teddy menyentil masa jabatan Dino sebagai Wamenlu yang menurutnya hanya berlangsung sekitar tiga bulan.
“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat. Pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” kata Teddy membuka paparannya di video.
Teddy Bantah Kritik soal Biaya dan Rombongan ‘Gemuk’
Teddy membantah jumlah “gemuk” dan biaya personil yang ikut rombongan Prabowo ke luar negeri. Ia memastikan jumlah personel yang ikut dalam kunjungan kenegaraan saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Teddy, jumlah delegasi justru telah dipangkas lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya. Jika pada masa lalu rombongan dapat berjumlah lebih dari 120 orang, saat ini jumlahnya dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.
“Kalau dulu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” tegasnya.
Jadwal Diplomasi Dinilai Tak Bisa Dipatok Setahun Sebelumnya
Menanggapi kritik soal agenda luar negeri yang dinilai perlu direncanakan jauh hari, Teddy menjelaskan bahwa tidak semua agenda perjalanan luar negeri dapat disusun jauh-jauh hari karena situasi internasional berkembang sangat cepat. Kepala negara perlu memiliki fleksibilitas menentukan agenda sesuai kebutuhan nasional maupun perkembangan luar negeri.
“Kemudian yang ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis. Hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” sebutnya.
Ia menambahkan, tingginya intensitas aktivitas diplomatik Presiden juga tidak terlepas dari berbagai krisis dan konflik yang sedang berlangsung di sejumlah kawasan dunia.
Diplomasi Prabowo Disebut Bukan Sekadar Seremonial
Tak hanya itu, Teddy juga membantah anggapan bahwa kunjungan Presiden hanya bersifat seremonial tanpa manfaat nyata. Ia menilai sejumlah capaian penting telah berhasil diperoleh melalui aktivitas diplomasi pemerintah.
“Jadi salah besar, kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini,” kata Teddy.
Ia menilai langkah tersebut diperlukan karena Prabowo memimpin di tengah situasi global yang penuh konflik.
Ia mencontohkan konflik di Ukraina hingga kawasan Timur Tengah sebagai alasan pentingnya membangun kedekatan dengan para pemimpin dunia.
Menurut Teddy, diplomasi tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan seremonial atau pencitraan semata.
“Kita harus panen hubungan yang baik. Bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya,” katanya.
Karena itu, Teddy menilai anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat “gagah-gagahan” merupakan penilaian yang keliru.
Terkait diplomasi antar negara, Teddy berpendapat hubungan personal yang terjalin antar pemimpin negara merupakan bagian penting dari strategi diplomasi yang akan memberikan manfaat ketika Indonesia menghadapi situasi tertentu di masa depan.
Alhasil, setiap pemimpin dunia, disebutkannya, tentunya harus bangun hubungan yang. Indonesia sendiri tidak bisa hanya mengandalkan meminta bantuan hanya pada saat berada dalam kondisi krisis.
“Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah itulah diplomasi,” imbuhnya.
Klaim Capaian Diplomasi Pemerintahan Prabowo
Dalam penjelasannya, Teddy kemudian memaparkan sejumlah capaian yang disebut sebagai hasil konkret diplomasi Presiden Prabowo.
Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia bergabung dalam kelompok BRICS, tercapainya kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa yang membuka peluang tarif nol persen bagi sejumlah produk Indonesia, serta realisasi investasi yang disebut mencapai sekitar Rp2.430 triliun dalam kurun satu setengah tahun terakhir.
Selain itu, kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan disebut menghasilkan tambahan komitmen investasi senilai sekitar Rp575 triliun.
Selain itu, Teddy juga menyinggung penguatan alat pertahanan dari berbagai negara, penyelenggaraan ibadah haji yang disebut berjalan lancar, hingga keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina melalui pengiriman bantuan logistik dan kapal rumah sakit.
Teddy juga mengklaim diplomasi pemerintah berhasil memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan Israel di laut bebas.
Teddy: Penentuan Pertemuan Antar Kepala Negara Hak Presiden
Di bagian akhir, Teddy menegaskan bahwa agenda pertemuan dengan kepala negara lain dalam berbagai forum internasional merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan masukan Menteri Luar Negeri.
“Masalah protokoler dan frekuensi luar negeri dalam satu setengah tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah. Itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE dan lain sebagainya,” ujar Teddy. ****
