Jakarta, EDITOR.ID – Tudingan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai “negara bawahan” atau “boneka” AS muncul setelah penandatanganan kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump pada 19 Februari 2026 di Washington DC.
Kritik ini umumnya didorong oleh poin-poin dalam perjanjian yang dianggap lebih menguntungkan Amerika Serikat secara sepihak dan menghapus kedaulatan ekonomi Indonesia.
Adapun yang mengatakan/menuding hal ini tak lain, seorang pengamat politik Rocky Gerung, secara tajam mengkritik perjanjian dagang tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang “menghina Indonesia” dan menempatkan Indonesia dalam posisi lemah di bawah pengaruh AS.
Kritik Rocky Gerung merupakan opini yang semakin berkembang di berbagai media dan platform (termasuk beberapa laporan yang menyoroti dampak “racun” atau poison pill dalam kesepakatan dagang) menyoroti kekhawatiran kedaulatan ekonomi Indonesia yang terancam oleh kebijakan Trump.
Ketua DN-PIM Din Syamsuddin juga menyoroti bahwa perjanjian tersebut merugikan visi ekonomi Indonesia yang editor.id ambil dari Jakarta Globe.
Tudingan ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto muncul karena beberapa poin dalam kesepakatan dagang tersebut dinilai sangat menguntungkan AS dan memberatkan Indonesia.
Pernyataan Rocky Gerung dan alasan di balik tudingan tersebut:
1. Media/Podcast Tempat Rocky Gerung
Menyatakan Pendapat Rocky Gerung menyampaikan analisisnya melalui kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, pada video yang diunggah sekitar tanggal 22-24 Februari 2026.
Pendapatnya juga dikutip oleh berbagai media hukum dan politik seperti Law-Justice.co dan Tribun Video.
2. Alasan Rocky Gerung
Menyebut Indonesia “Negara Bawahan/Boneka”Rocky Gerung melontarkan kritik keras dan menyebut perjanjian tersebut “menghina Indonesia” karena beberapa alasan:
Rocky menilai perjanjian tersebut membuat Indonesia terkesan menuruti semua keinginan Donald Trump (Amerika Serikat).
Salah satu poin yang disoroti Rocky adalah kesepakatan yang meloloskan produk AS masuk ke pasar Indonesia tanpa perlu label halal, yang ia anggap merendahkan kedaulatan Indonesia.
Bergabung Indonesia dengan Board of Peace (BoP) dikritisi Rocky Gerung hingga menyasar kepada keputusan Prabowo bergabung dengan Board of Peace yang dibentuk Trump dan menyumbang dana besar (disebutkan Rp16,7 triliun), yang menurut Rocky itu sudah merupakan bahwa Presiden RI dikendalikan langsung oleh Trump.
Rocky pun sekaligus menilai dengan Prabowo telah meneken kontrak “ATR” menjadikan melemahnya posisi Indonesia secara global, termasuk perpanjangan kontrak Freeport, yang membuatnya menuding Indonesia seolah-olah “menyerahkan diri” kepada AS.
3. Mengapa Ada Tudingan Prabowo “Boneka” AS (Trump)
Tudingan bahwa Prabowo merupakan “boneka” atau terlalu tunduk pada AS (Trump) muncul karena beberapa alasan analis politik:
Kebijakan ekonomi awal pemerintah Prabowo yang dinilai terlalu condong ke AS, mengabaikan diversifikasi mitra dagang.
Penandatanganan perjanjian dagang yang dinilai lebih menguntungkan AS (seperti perpanjangan McMoran/Freeport) menimbulkan persepsi bahwa Prabowo memberikan kelonggaran demi dukungan politik atau ekonomi AS.
Tindakan menuruti perjanjian yang membatasi ruang gerak Indonesia dengan negara lain di mata pengamat seperti Rocky Gerung, dianggap melemahkan kedaulatan dan menempatkan Indonesia di bawah pengaruh AS.
Selain sebagai pengamat, pengkritik Rocky Gerung sekaligus memberi masukan dengan adanya laporan yang menyebutkan bahwa demi menurunkan tarif impor ke AS (dari 32% ke 19%), pemerintah Indonesia memberikan konsesi besar, termasuk penghapusan hambatan perdagangan digital yang dinilai mengorbankan data pribadi warga negara Indonesia ke perusahaan AS.
Disisi lain Rocky Gerung mengingatkan bakal adanya ketergantungan pembelian dilakukan Indonesia dalam kesempatan untuk membeli 50 pesawat Boeing dan memberikan akses impor AS dengan tarif 0% untuk beberapa produk Amerika.
Keterlibatan langsung Donald Trump yang dikenal dengan kebijakan America First (mengutamakan kepentingan ekonomi AS) membuat perjanjian ini dinilai menempatkan Indonesia sebagai “negara bawahan” yang melayani kepentingan ekonomi AS.
Selain Rocky Gerung, para pengkritik lainnya menilai Prabowo tunduk pada agenda Trump, mengabaikan prinsip politik bebas aktif dengan terlalu condong ke AS dan mengasingkan China, yang dianggap berpotensi merugikan posisi geopolitik Indonesia, seperti ditulis Jakarta Globe dalam laporannya.
Alasan tudingan :
1. Ketimpangan Tarif yang Drastis
Kritik utama tertuju pada ketidakseimbangan perlakuan tarif antara kedua negara:
Indonesia menghapus tarif untuk lebih dari 99% produk Amerika Serikat, termasuk sektor pertanian, kesehatan, otomotif, kimia, hingga teknologi.
Amerika Serikat tetap mengenakan tarif 19% pada produk-masing-masing Indonesia yang diekspor ke pasar AS.
Beberapa pengamat menilai kondisi ini membuat Indonesia seolah-olah menjadi “negara bawahan” karena membuka pasar domestik seluas-luasnya tanpa mendapatkan perlakuan yang setara dari AS.
2. Penghapusan Aturan TKDN dan Hambatan Non-Tarif
Indonesia sepakat untuk menghapus berbagai hambatan non-tarif yang selama ini menjadi instrumen perlindungan industri dalam negeri, antara lain:
Penghapusan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Penghapusan standar emisi dan pembatasan impor produk pertanian tertentu dari AS.
Kritik dari tokoh seperti Rocky Gerung menyebut perjanjian ini “menghina Indonesia” karena dianggap melucuti proteksi industri nasional demi kepentingan AS.
3. Komitmen Impor Besar dari Indonesia
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk melakukan impor dan investasi dari AS senilai minimal US$33 miliar per tahun, yang mencakup:
Migas: US$15 miliar. Pesawat dan produk lain (termasuk Boeing): US$13,5 miliar (meski pengamat meragukan ini karena sebagian besar merupakan kontrak lama era Biden).
Produk pertanian: Di atas US$4,5 miliar.
yg
4. Isu Kedaulatan Data dan Media
Muncul kekhawatiran mengenai tata kelola digital dan pers. Kesepakatan ART diduga berpotensi mewajibkan Indonesia mengirimkan data konsumen warga RI ke AS dan mengubah kewajiban platform digital global terhadap industri media nasional.
Sudut Pandang Pemerintah: “Diplomasi Pragmatis”
Di sisi lain, Presiden Prabowo dan pemerintahannya membela kesepakatan ini sebagai langkah strategis yang saling menguntungkan:
Tanpa kesepakatan ini, produk Indonesia bisa terkena tarif global Trump yang lebih tinggi (beberapa sumber menyebut tarif awal bisa mencapai 32%). Dengan ART, tarif ditekan menjadi 19%, dan 1.819 produk unggulan (seperti sawit, kopi, dan kakao) mendapatkan tarif 0%.
Penghapusan tarif masuk produk AS (seperti gandum dan BBM) diklaim akan menurunkan biaya bagi konsumen dan perusahaan manufaktur di dalam negeri.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perjanjian ini memberikan kepastian akses pasar di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan global AS.
Meski demikian, efektivitas kesepakatan ini sempat dipertanyakan karena sehari setelah penandatanganan, Mahkamah Agung AS membatalkan beberapa kebijakan tarif global yang diberlakukan Trump pada tahun 2025, yang membuat status tarif resiprokal tersebut sempat menggantung.
Tanggapan Pemerintah Indonesia
Melalui Sekretaris Kabinet/Seskab Teddy menegaskan bahwa langkah ini adalah diplomasi proaktif untuk meningkatkan ekspor, dan Presiden Prabowo menegaskan bahwa perundingan dagang RI-AS ini saling menguntungkan (win-win solution) dan bertujuan meningkatkan produktivitas industri dalam negeri. (*)
