EDITOR.ID, Jakarta,- Ini kabar gembira buat anda yang terdaftar sebagai warga Propinsi DKI Jakarta. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan membagi-bagikan uang sebesar Rp 600 ribu per KK. Uang ini adalah bantuan sosial (Bansos) sebagai imbas dari adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dan melemahnya perekonomian.
Pemprov DKI konon kabarnya sudah mengalokasikan sedikitnya Rp623 miliar bantuan sosial tunai (BST) kepada warga. Bantuan ini akan dicairkan selama PPKM Darurat.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan pihaknya telah menerima besaran angka bansos Covid-19 tersebut dari Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri.
“Jadi dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp623 miliar,” kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa (13/7).
Dia mengatakan, seperti diungkapkan Edi, besaran anggaran tersebut didapat dari hasil refocusing anggaran sejumlah kegiatan fisik di Dinas Sosial DKI, antara lain rehabilitasi panti sosial dan rehabilitasi sekolah.
Dengan jumlah tersebut, Mujiyono mengatakan setiap keluarga akan mendapat bantuan tunai Rp600 ribu untuk dua bulan. BST akan diberikan secara langsung kepada warga melalui rekening Bank DKI.
“Pokoknya anggarannya Rp623 miliar, gesernya gampang Pak Edi tinggal pakai remot geser ke Bank DKI,” kata dia.
Namun demikian Mujiyono belum dapat memastikan kapan bantuan akan mulai disalurkan. Menurut dia, hingga saat ini Pemprov DKI masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penyaluran bansos untuk wilayah dua administrasi selain Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.
Pasalnya, kata dia, kecuali dua daerah tersebut, penyaluran bansos menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Karena yang kepulauan seribu sama Jakarta Timur itu kan bebannya APBD Pemprov DKI Jakarta, lainnya pemerintah Pusat. Hitungan dulu aja,” kata dia.
“Begitu gua tanya wilayah lain gimana, katanya masih ada hal teknis yang mesti diselesaikan pemerintah pusat,” imbuh Mujiyono sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.
Sementara, Kadinsos DKI Jakarta Premi Lasari dan Kepala BPKD Edi Sumantri berusaha dihubung terkait pernyataan Mujiyono. Namun, pesan singkat dan panggilan telepon kepada keduanya belum mendapat respons. (tim)
