Rafael sendiri telah dicopot dari jabatannya. Dia juga mengaku hendak mengudurkan diri dari ASN Ditjen Pajak. Meski demikian, Rafael mengaku siap mempertanggungjawabkan hartanya.
Mahfud: PPATK Surati KPK Terkait Dugaan Cuci Uang Rafael Alun Sejak 2012
PPATK sudah menyurati KPK terkait penelusuran harta kekayaan eks Pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, sejak 2012. Hal ini dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD usai menjenguk David di RS Mayapada pada Selasa (28/2/2023).
“Terkait dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan, yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK itu sebenarnya tahun 2013,” tegas Mahfud.
Terakhir Rafael menjabat Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebelum akhirnya dicopot oleh Menkeu Sri Mulyani.
Mahfud mengatakan surat dari PPATK itu terkait hal yang diduga pencucian uang.
“Berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung dan 2013, PPATK sudah berkirim surat pada KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga, diduga pencucian uang dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang tua,” ujarnya.
Mahfud menyerahkan penelusuran harta Rafael Alun itu kepada KPK. Dia mengatakan tak ada kebencian terhadap Rafael Alun, namun klarifikasi harta tetap harus dilakukan.
“Bukan karena kita benci bukan karena kita apa, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya memanfaatkan kesempatan,” papar Mahfud.
“Tapi kita tegaskan, sekarang masih diduga dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu di telusikan kesangkaan itu nanti kita lihat KPK pasti profesional dan harus profesional,” sambung Mahfud.
Mahfud: Polisi Bisa Kenakan Dua Pasal untuk Menjerat Mario
Selain soal harta Rafeal, Mahfud juga bicara tentang kasus penganiayaan terhadap David oleh Mario Dandy. Mahfud mendesak polisi menerapkan dua pasal penganiayaan berat dalam kasus tersebut.
“Tadi saya sudah berdiskusi dengan para penasihat hukum dan tentu para aktivis dan para penegak-penegak rasa kemanusiaan, kasus ini harus diselesaikan tuntas secara hukum. Undang-undang sudah membatasi, jenis perbuatan apa dihukum dengan apa,” kata Mahfud.
“Kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa perikemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan Pasal 351, karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas, untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik, diterapkan Pasal 354 (KUHP) dan 355 (KUHP),” kata dia. (tim)
