Petisi tersebut berisi kritikan dan tuduhan kepada Presiden Jokowi yang dianggap menyimpang dalam proses penyelenggaraan negara. Hal ini langsung dibantah Edi Winarto. Praktisi hukum dan aktivis sosial ini meminta pembuat petisi untuk menunjukkan dimana Presiden Jokowi menyimpangnya. Ada enggak Presiden Jokowi telah melanggar aturan.
“Presiden Jokowi adalah Presiden yang senantiasa taat kepada konstitusi, beliau memimpin bangsa ini sangat menjaga ketaatan kepada Undang-Undang, tidak ada yang dilanggar atau menyimpang dari kepemimpinan beliau baik kepemimpinan pembangunan maupun kepemimpinan politik, kalau soal hukum “kekuasaan” itu ada ditangan yudikatif, kekuasaan hakim yang tak bisa di intervensi,” paparnya.
Ditegaskan Edi Winarto, tindakan Presiden Jokowi dalam mengawal pesta demokrasi Pilpres selalu menjalankan dan taat konstitusi, tidak ada UU yang dilanggar.
Edi Winarto melihat petisi yang dinarasikan dan digaungkan sekelompok kecil dosen dengan mengatasnamakan seolah suara institusi kampus tersebut telah menyesatkan informasi di hadapan publik. Selain itu Edi Winarto mencium narasi dalam petisi yang dibangun berbau kepentingan politik untuk membantu membangun opini bahwa capres yang berintegritas hanya capres nomor urut satu dan tiga.
“Petisi ini kental dengan agenda politik menyudutkan Capres nomor urut 2, dan saya nilai sangat tidak sehat dalam pembelajaran demokrasi bangsa kita yang selalu menghormati upaya Capres Nomor Urut 2 dalam menjalankan demokrasi Pilpres,” katanya.
Edi Winarto menilai langkah dan cara berpolitik Prabowo sangat demokratis, santun, tidak menyerang atau menyudutkan pihak lain dengan berbagai tuduhan tak berdasar fakta. Tapi Edi Winarto menilai justru ada sekelompok pihak tertentu yang “dimobilisasi” untuk terus menebarkan narasi negatif tentang Presiden Jokowi dan Prabowo.
“Mereka selalu berlindung dibalik isu demokratisasi dan melawan oligarki, padahal pemerintahan Jokowi sangat demokratis. Buktinya Pak Jokowi tak pernah membungkam suara, pendapat atau opini yang bahkan banyak yang mencaci maki beliau dan memfitnah, tapi Pak Jokowi tak pernah membatasi, beliau terima dengan sabar dan rendah hati,” kata Edi Winarto.
Namun, lanjut Edi Winarto, fakta membuktikan justru mayoritas rakyat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Tingkat kepuasan masyarakat ini akan menjadi preferensi kemana rakyat akan menjatuhkan pilihan politik. Kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan adalah hak demokrasi yang harus dihormati bukan dituduh ada pemaksaan oligarki, pengkhianat, pejilat oleh kelompok tertentu.
