Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Umum Relawan Garuda Milenial, Edi Winarto menyayangkan manuver sejumlah dosen yang mengatasnamakan dan menyeret nama institusi kampus besar masuk ke ranah politik praktis. Edi Winarto mengingatkan perguruan tinggi seharusnya menjaga marwah keilmuwan, integritas, independen dan netralitas.
“Karena sivitas akademika dan masyarakat di kampus itu mulai dari mahasiswa, dosen dan pegawai kampus tak semuanya setuju dengan “pemaksaan kehendak” sekelompok dosen membuat petisi yang isinya seolah seruan moral demokrasi tapi agendanya mendegradasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap seolah tidak demokratis,” ujar Edi Winarto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Hal ini, lanjut Edi Winarto, memanfaatkan ruang kampus yang steril dari kepentingan politik jadi ikut terseret yang menjurus ke politik keberpihakan.
“Dari petisi yang disuarakan soal demokratisasi terlihat sekali pembuat petisi memberi pesan ke publik seolah pemerintah memihak ke salah satu paslon Capres,” katanya.
Sehingga petisi ini, lanjut Edi Winarto, sangat merugikan nama baik paslon Prabowo yang dinarasikan oleh mereka seolah menggunakan kekuasaan dalam mengikuti kontestasi Pilpres. “Mereka membuat petisi untuk membangun stigma dan narasi seolah pemerintahan Jokowi berpihak, seolah Jokowi menggunakan kekuasaan untuk membantu Prabowo memenangkan Pilpres 2024,” tutur Edi Winarto.
“Padahal hingga saat ini Pak Presiden Jokowi tidak pernah memperlihatkan gestur keberpihakan apalagi terang-terangan terlihat mendukung Prabowo. Jika pun Presiden Jokowi terlihat sering bersama Prabowo dalam beberapa kesempatan, karena Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi maka sudah hal yang wajar seorang pembantu Presiden selalu bersama dan kompak dengan Presiden,” paparnya.
Pernyataan Edi Winarto merespon adanya manuver sejumlah civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia rama-ramai mengeluarkan sikap mengkritisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2024.
Guru-guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi melalui ‘Petisi Bulaksumur’. Mereka menilai pemerintahan salah satu alumnus kampus itu telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Petisi tersebut dibacakan dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1). Ia didampingi sejumlah guru besar lain di UGM dan juga unsur mahasiswa yang diwakili di antaranya oleh Ketua BEM KM Gielbran M. Noor.
