Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Umum Forum Komunikasi Daniyyah Takmiliyah (FKDT), H.Lukman Hakim mendukung langkah tegas Polri, khususnya Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penghasutan, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sudah sangat tepat Roy Suryo Cs dan Eggy Sudjana Cs dijadikan tersangka.
Dengan langkah tegas ini, lanjut Lukman Hakim ada kepastian hukum. Selain itu menururnya dengan adanya tersangka, persoalan seperti ijazah mantan Presiden Jokowi tidak perlu diperpanjang lagi dan berhenti dengan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan kawan.
Lukman Hakim juga menghimbau kepada elemen masyarakat agar mendayagunakan energi dan sumberdaya kepada hal-hal baik dan berimplikasi positif bagi pencapaian tujuan nasional.
“Kita mendukung langkah tegas yang dilakukan aparat kepolisian dalam menindak siapapun warga negara yg melanggar. Tidak hanya Roy Suryo tapi siapapun yg melanggar aturan terkait larangan penyebaran fitnah dan kebencian maka wajib di proses hukum,” papar Lukman kepada wartawan, Senin (10/11/2025)
“Karena itu kami mengajak kepada semua pihak untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah proses pemerintah sedang fokus menjalankan agenda-agenda kerakyatan dan keummatan,”imbuhnya.
Lukman menambahkan ruang publik sebaiknya diisi dengan diskursus yang menjurus persatuan dan kesatuan nasional demi pencapaian masyarakat yang dicitakan, yakni baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
“Kita ini ikan sudah berada dalam kapal yang satu dan sama, Indonesia. Maka mari kita fokus pada visi dan misi besar Bangsa Indonesia. Tidak perlu lagi memunculkan perdebatan dan kegaduhan mengenai hal-hal remeh temeh atau tetek bengek yang tidak perlu,” ungkap Lukman.
Ia mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah entitas yang memiliki jiwa dan pikiran yang besar pula. Tidak malah terjebak pada urusan yang tidak penting dan kerdil.
“Maka konsekwensinya, kalau ada pihak-pihak yang malah mengganggu upaya pencapaian visi besar itu, maka sudah patut diberikan peringatan. Bila tidak mempan juga maka perlu diberikan tindakan yang sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku,” pungkas Lukman. ***
