Jakarta, EDITOR.ID,- Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan pendidikan kedisiplinan dan atitude kepada pelajar yang suka bikin onar dan tawuran ke institusi pendidikan TNI mendapat pujian dari berbagai kalangan. Apresiasi datang dari Indonesian Public Watch Integrity (IPWI).
Direktur Peneliti Indonesian Public Watch Integrity (IPWI) Edi Winarto menilai kebijakan Dedi Mulyadi bentuk dari solusi yang paling nyata dalam menangani fenomena tawuran pelajar yang kian hari kian memprihatinkan.
Sebelum ide Dedi Mulyadi muncul, menurut Edi Winarto, aktivitas tawuran pelajar makin marak dan menakutkan bagi masyarakat.
Karena mereka tak sekadar membawa senjata tajam tapi juga mengganggu ketenangan aktivitas warga. Sementara sekolah sebagai tempat mendidik pelajar itu tak mampu lagi mengendalikan karakter anak-anak itu.
“Ditambah lagi dengan lingkungan anak-anak pelajar yang suka tawuran memang kebanyakan berasal dari warga ekonomi lemah yang lingkungan sekitarnya sangat keras,” kata Edi Winarto di Jakarta.
Dengan menitipkan mereka ke barak TNI, mereka akan diajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik. Yang selalu mengisi hidupnya dengan hal-hal positif. Mengajari mereka kedisiplinan mulai dari bangun tidur, makan, beraktivitas hingga akan tidur.
“Program Kang Dedy ini mirip orang tua yang menitipkan putra putrinya untuk belajar ke pondok pesantren, namun lembaga yang diberi amanah kali ini adalah institusi TNI, karena selama ini TNI sudah dipercaya masyarakat sebagai lembaga yang kredibel dalam membentuk karakter insan yang berdisiplin dan berguna bagi masyarakat,” katanya.
Menanggapi polemik atas program yang digagas Kang Dedi Mulyadi ini, Edi Winarto mengatakan tak perlu terpengaruh omongan para pengamat. “Mereka bisanya hanya beretorika tanpa mampu memberikan solusi yang nyata, jika mereka pandai kenapa membiarkan fenomena tawuran pelajar tanpa bisa memberikan solusi dan masukan ke sekolah untuk mencegah aksi tawuran, tetap saja tawuran kian mengkhawatirkan,” kata Edi Winarto.
Program pendidikan di institusi TNI kini oleh Kang Dedi Mulyadi. Tak hanya menyasar pada pelajar SMP dan SMA yang dianggap “nakal” dan bermasalah. Kini diperluas ke pelajar yang “gemulai”.
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menyatakan tengah menyiapkan rencana pembinaan serupa bagi anak-anak yang disebutnya sebagai “gemulai”, merespons aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan karakter lebih tegas bagi kelompok tersebut.
“Jadi nanti bukan hanya kenakalan remaja saja yang saya tangani, tetapi kenakalan dewasa juga,” ujar Dedi Mulyadi, Minggu (4/5/2025).
Program ini, yang telah dimulai sejak Jumat (2/5/2025), menyasar pelajar yang terindikasi terlibat pergaulan bebas, tindak kriminal ringan (tipiring), hingga aksi tawuran.
Dedi menyebut bahwa peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua, dengan pelaksanaan pelatihan yang berlangsung selama enam bulan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menggandeng pihak TNI dan Polri guna memberikan pendidikan karakter dan disiplin militer. Hingga kini, telah disediakan 30 hingga 40 barak khusus yang menampung siswa selama mengikuti program.
Rencana perluasan program kepada anak-anak “gemulai” mencuat dari berbagai komentar warganet yang disampaikan melalui media sosial. Banyak masyarakat menyarankan agar kelompok tersebut juga mendapat pelatihan fisik agar lebih tegas dan berkarakter.
“Memang ada tuh komentar di media sosial ‘Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap’. Ya nanti boleh,” kata Dedi menanggapi aspirasi tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah optimalisasi program bagi pelajar yang dinilai mengganggu ketertiban dan terlibat tindakan kriminal. Ia juga menyoroti bahwa tindak pidana ringan yang dilakukan sebagian anak justru berpotensi meningkat kejahatannya jika tidak segera ditangani.
“Kita satu-satu dulu. Yang penting ini kan fokus dulu deh, yang bikin resah. Kriminalnya sudah pembunuhan,” tambahnya.
Dedi juga menjelaskan bahwa program ini memiliki dasar legal berupa surat pernyataan dari orang tua peserta. “Kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya. Dalam bentuk surat keterangan bermaterai,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia melaporkan bahwa mayoritas peserta merasa senang mengikuti pelatihan ini. Fasilitas yang memadai seperti gizi, olahraga, dan sistem pembelajaran yang tetap berjalan membuat siswa merasa nyaman. “Mereka sangat happy saya lihat hari ini,” ungkap Dedi.
Program pendidikan militer ini akan terus dievaluasi dalam satu bulan ke depan, sebelum diperluas kepada kelompok-kelompok lainnya, termasuk anak-anak yang “gemulai” sebagaimana usulan dari masyarakat. (tim)
