Jakarta, EDITOR.ID,- Sudah menjadi rahasia umum dan warisan sejarah turun temurun jika institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama ini dijuluki “lahan basah”. Dengan kewenangan memberi ijin barang masuk dan keluar untuk diperdagangkan, kekuasaan ini menjadi ladang pejabat atau pegawai Bea dan Cukai “memeras” perusahaan.
Dengan dalih tuduhan ini itu atau tak membayar bea atau cukai, aparat Bea dan Cukai punya kewenangan bisa menahan ijin atau menyandera perdagangan ekspor maupun impor. Praktek lainnya yang sering terjadi banyak aparat Bea Cukai lakukan transaksi “under invoicing”.
Jadi aparat Bea dan Cukai meloloskan barang ilegal atau barang legal tapi tidak bayar bea masuk atau cukainya. Importir cukup menyuap pejabat Bea Cukai, barang lolos masuk. Uang tersebut masuk kantong pribadi pegawai dan mafia jaringannya. Kewajiban impor membayar bea masuk dan cukai yang harusnya menjadi penerimaan negara menguap begitu saja. Banyak barang tanpa membayar bea bisa lolos masuk pasaran.
Hal inilah yang sering dijadikan “jual beli” saat pengurusan perijinan impor atau ekspor barang.
Akibat praktek pungutan liar (Pungli) di tubuh Direktorat Bea dan Cukai yang sudah jadi budaya dan kronis, citra lembaga ini sangat buruk. Bea dan Cukai banyak merugikan negara. Karena bea impor yang seharusnya menjadi pendapatan negara justru ditransaksikan secara ilegal dengan suap dan masuk kantong pribadi.
Akibatnya di era pemerintahan Orde Baru Soeharto, Bea dan Cukai pernah dibekukan. Tugasnya diambil alih oleh SGS Swiss yang lebih independen dan berintegritas.
Kini di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Bea dan Cukai kembali jadi sorotan. Seiring banyak kasus hukum yang dibuka Kejaksaan Agung dan kasus impor pakaian bekas bisa lolos masuk Indonesia.
Meski buruknya citra Bea dan Cukai terjadi sejak Menteri Keuangan sebelumnya, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait citra lembaga ini di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Citra tentang instansi tersebut dianggap kurang bagus.
Hal itu sudah disampaikan Purbaya di depan jajaran DJBC saat melakukan rapat internal. Ia meminta agar citra yang kurang bagus itu diperbaiki dengan peningkatan kinerja.
“Bea Cukai, saya sudah panggil mereka, kita rapat internal ya, kita diskusikan dengan mereka. Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” ujar Purbaya kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Purbaya meminta waktu ke Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja DJBC dalam satu tahun. Jika tidak ada perbaikan, instansi tersebut terancam dibekukan dan dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS) seperti kebijakan pada masa orde baru.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ujar Purbaya.
“Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti jaman dulu lagi,” tambahnya.
Menurut Purbaya, para pegawai DJBC telah memahami ancaman yang mengintai mereka sehingga semangat untuk berbenah. Pasalnya jika tidak, 16.000 orang pegawai berada di ujung tanduk untuk dirumahkan.
“Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tutur Purbaya.
Salah satu perbaikan yang dilakukan yakni peningkatan sistem digital di seluruh kantor Bea Cukai untuk mengantisipasi penyelewengan.
“Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman, artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tambahnya.
Purbaya Sikat Pegawai Bea Cukai yang Tak Mau Berubah!
Purbaya sangat serius dalam upaya memperbaiki Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Ia mengaku tak segan akan memecat pegawai Bea Cukai yang tidak mau berubah.
Purbaya sudah meminta waktu selama setahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan kinerja Bea Cukai alih-alih langsung membekukan instansi tersebut.
“Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan. Dan betul-betul beku, artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).
Purbaya menilai para pegawai Bea Cukai masih dapat diperbaiki kinerjanya. Namun, ia tidak akan berkompromi dengan pegawai yang enggan berubah.
“Nanti kan terpilih, dalam prosesnya akan kelihatan yang mana yang bisa gabung, yang mana yang nggak. Nanti yang nggak bisa gabung, yang nggak bisa mengubah diri, saya selesaikan langsung dengan cepat. Tapi sebaiknya kita perbaiki diri dulu selama setahun,” imbuh Purbaya. ***
