2. Keprihatinan masyarakat atas sikap Presiden Jokowi yang dipandang kurang elok untuk bersikap memihak melalui cawe-cawe politiknya terhadap paslon capres tertentu dibalik sumpah jabatan dan statusnya demi merefleksikan keadilan secara merata. Meski hal tersebut dibenarkan secara UU no 7 tahun 2017 sebagaimana pasal 299 yang berlaku.
3. Pembagian bansos kepada masyarakat belakangan ini yang dirasakan mangalami intensitas yang tinggi menjelang dilaksanakannya pemilu hingga mengesankan bahwa jokowi sedang menukar Kesejahteraan sosial kepada masyarakat, sebagaimana pasal 34 UUD45 dengan Bantuan Sosial, serta memanfaatkan momentum tersebut demi mendukung putranya yang menjadi peserta salah satu paslon tertentu.
4. Barisan Relawan Ganjar Mahfud berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu seharusnya tetap berazaskan LUBER yang tidak boleh di intervensi pemerintah serta terbebas dari jangkauan pengaruh pemikiran pihak lain. Sehingga netralitas penguasa menjadi wujud Hope and Believe masyarakat selaku pemilik kemurnian suara rakyat.
5. Pemerintah, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, serta aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri justru Harus mengedepankan Hukum sebagai Panglima sehingga segala permasalahan bangsa diselesaikan melalui penegakan hukum bukan dengan cara-cara politik yang sering mengenyampingkan prinsip Good Governance.
Demikian Petisi Daulat Rakyat ini dibacakan, sehingga hal ini menjadi perhatian semua pihak.
Tangsel, 9 Februari 2024
Barisan Relawan Ganjar Mahfud Tangsel.
Andi Salim
Ketua Panitia
