Jakarta, EDITOR.ID,- Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih dikenal sebagai Noe, vokalis grup band Letto resmi dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Pelantikan berlangsung di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026). Penunjukkan Noe Letto itu menyita perhatian publik.
Putra budayawan dan cendekiawan muslim Emha Ainun Najib alias Cak Nun resmi mengemban sejumlah tugas strategis setelah dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Publik penasaran dan bertanya-tanya dimana relasi Noe sebagai musisi dengan kompetensi sebagai ahli strategi dan konsultan Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa Noe yang merupakan vokalis band Letto bertugas memberikan masukan, kajian, serta rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPN.
“Setelah dilantik, yang bersangkutan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional,” ujar Rico sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Minggu (18/1/2026).
Terkait kontribusi Noe Letto, Rico menyebut fokusnya berada pada pemikiran strategis lintas disiplin. Perspektif sosial, kebudayaan, hingga komunikasi strategis dinilai penting untuk memperkaya kajian kebijakan pertahanan nasional.
“Dalam mekanismenya, tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur yang berlaku, untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan Dewan, termasuk Menteri Pertahanan,” lanjutnya.
Ia menegaskan, seluruh masukan tersebut tetap diproses dalam koridor kelembagaan dan diarahkan untuk kepentingan strategis pertahanan negara.
Sebut Pemerintah Pengkhianat Pancasila
Baru-baru ini beredar kembali jejak rekam Noe Letto sering kali mengkritik sikap pemerintah. Vokalis Band Letto yang kini telah dilantik sebagai tenaga ahli DPN itu pernah menyebut pemerintah pengkhianat Pancasila.
Pernyataan Noe pun kembali viral di jagat media sosial, atas sikapnya yang kerap mengkritik pemerintah. Noe sempat menyatakan bahwa pemerintah adalah pengkhianat Pancasila.
“Saya kemarin ditanyain sama pejabatlah ngetes saya lah, ‘menurutmu Indonesia bagaimana dengan Pancasila?’ Pemerintah adalah pengkhianat Pancasila. Saya bilang seperti itu,” sebagaimana pernyataan Noe yang viral di media sosial, Minggu (18/1/2026).
Noe mengulas pernyataan Proklamator RI Soekarno. Ia menyebut, Pancasila seharusnya diartikan sebagai gotong royong.
“Kenapa Pancasila itu, kalau diperas menjadi satu kata itu apa namanya? Ini kalimat seng kertas merah itu dulu. Kalimat Pak Karno, jika ku peras menjadi satu kata itu yang disebut sebagai gotong royong. Kekuatan Indonesia itu gotong royong,” cetusnya.
Namun, ia menyatakan bahwa masyarakat hanya mengartikan gotong royong dengan kerja bakti bersama di kampung. Ia pun mempersoalkan 12 ribu aplikasi yang dibuat pemerintah tidak mengaplikasikan ke dunia digital.
“Tapi kita selalu diberi pelajaran gotong royong itu hanyalah pindah rumah bareng-bareng, kerja bakti di kampung bareng-bareng, musibah bareng-bareng hanya itu saja. Dari 13 ribu aplikasi yang dibuat pemerintah Indonesia, adalah satu yang mengadaptasi ke dunia digital,” urainya.
“Ga no, sepemahaman ku ga ono. Artinya ini orang pada ga paham sama Pancasila, atau ga ngerti sama Pancasila,” sambungnya.
Lebih lanjut, Noe menegaskan bahwa Pancasila yang merupakan dasar negara tidak menjadi perhatian bersama. Ia menegaskan, seharusnya pemerintah selalu mengulas makna Pancasila.
“Kan itu Pancasila sebagai dasar negara, dan itu tidak diperhatikan, tidak diupdate bersama,” pungkasnya.
Mengutip laman resmi Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melantik sebanyak 12 tenaga ahli DPN di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional. Noe Letto menjadi salah satu dari 12 tenaga ahli yang dilantik untuk memperkuat peran DPN dalam memberikan kajian strategis di bidang pertahanan nasional.
Selain Noe Letto, anak sulung pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Frank Alexander Hutapea, bersama 10 nama lainnya juga dilantik sebagai tenaga ahli DPN. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian DPN.
Rico menegaskan, seluruh tenaga ahli yang dilantik ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kapasitas profesional masing-masing, bukan karena latar belakang keluarga atau faktor non-institusional.
“Pemerintah memastikan pengisian tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia,” tegasnya.
Melalui unggahan di Instagram, Sjafrie menyampaikan bahwa pelantikan 12 tenaga ahli ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kebijakan negara yang adaptif, berbasis analisis mendalam, serta berorientasi jangka panjang.
“Dengan integritas, keahlian, dan perspektif kebangsaan yang kuat, para tenaga ahli diharapkan menjadi intellectual backbone dalam merumuskan arah pertahanan nasional yang kokoh, mandiri, dan relevan dengan dinamika lingkungan strategis global,” tulis Sjafrie.
Sebagai informasi, Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin Presiden, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024. DPN bertugas memberikan pertimbangan serta merumuskan solusi kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional, mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. ***
