Jakarta, EDITOR.ID,- Presiden Prabowo Subianto menyindir anggaran mobil dinas baru gubernur Kalimantan Timur yang sangat fantastis Rp8 miliar. Prabowo menyebut mobil dinas Maung yang dia pakai saja Rp700 juta atau paling mahal Rp1 miliaran. Prabowo mengkritik banyaknya pejabat di pusat maupun daerah menggunakan anggaran tidak efisien alias menghamburkan uang negara.
Salah satu contohnya dalam pembelian mobil dinas. Prabowo pun menyindir ada pejabat daerah yang sampai menganggarkan pengadaan mobil dinas seharga Rp 8 miliar. Sangat memboroskan keuangan negara dan menyakiti amanah rakyat.
Hal itu diungkap Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026). Awalnya Prabowo menyorot pola belanja daerah yang belum efisien, salah satunya soal anggaran fasilitas pejabat.
Prabowo Pertanyakan Dana Daerah Kenapa Ga Untuk Rakyat
Menurut Prabowo, anggaran daerah seharusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Misalnya, untuk membangun jembatan desa dan lain-lain. Bukan malah untuk membeli barang-barang tak penting seperti mobil mewah kepala daerah.
Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” ujar Prabowo dalam sesi tanya-jawab dengan jurnalis di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).
“Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” tambahnya.
Dia heran, bagaimana bisa ada kepala daerah setingkat gubernur yang membelanjakan uang Rp 8 miliar hanya demi mobil dinas. Dia menganggap, nominal itu terlalu kemahalan.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo mengklaim, dia hanya menggunakan mobil lokal yang harganya 10 kali lipat lebih murah. Padahal, secara kedudukan, dia merupakan presiden atau pemimpin negara.
“Saya presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu,” tutur dia.
“Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya lagi.
Maung yang digunakan Prabowo adalah versi MV3 Garuda Limousine. Desain mobil berkelir putih ini diarahkan langsung oleh Prabowo.
Garuda memiliki bobot 2,95 ton dengan dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter. Limusin ini memiliki daya mesin 199 HP, transmisi otomatis dengan 8 percepatan dan memiliki kecepatan maksimal 100 km/jam.
Prabowo Minta Anggaran Daerah Benar-Benar Dipakai Rakyat
Presiden juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, terutama agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” kata Prabowo.
Viral Gubernur Kaltim Dapat Jatah Mobil Dinas Mewah Rp 8 Miliar, Dikecam Publik
Sebelumnya sempat viral anggaran pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar. Pengadaan ini menuai protes rakyat dan banjir kritik sampai akhirnya Rudy membatalkannya dan meminta maaf atas kontroversi itu pada awal Maret.
Mobil dinas untuk Rudy diketahui adalah mobil hybrid Range Rover 3.0 LWB PHEV P460e warna putih. SUV ini sudah punya pelat nomor B (Jakarta) dan tinggal menunggu proses administrasi balik nama BPKB dan STNK untuk dioperasionalkan Rudy.
Pemprov Kaltim Bikin Klarifikasi
Pemprov Kaltim memastikan telah menuntaskan seluruh proses pengembalian mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud Rp 8,49 secara administratif di tengah sorotan efisiensi.
“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” kata Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal dilansir Antara, Sabtu (21/3/2026).
Faisal merinci bahwa dari total nilai pembelian Rp8,49 miliar, pihak penyedia armada sesungguhnya hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp7,5 miliar. Selisih angka hampir Rp1 miliar dalam transaksi tersebut merupakan potongan pajak negara berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh yang telah disetorkan ke kas pemerintahan pusat.
Karena proses pembelian resmi dibatalkan, Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memproses pengembalian dana pajak yang secara prosedur memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Faisal menegaskan bahwa uang Rp8,49 miliar itu sudah diperhitungkan secara utuh karena mencakup pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, serta margin keuntungan perusahaan selaku penyedia.
Sistem pengadaan fasilitas kepala daerah ini sebelumnya dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang sah karena memang hanya ada satu distributor di wilayah Jakarta.
“Melalui penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Prabowo sebelumnya menyinggung kepala daerah yang tak menggunakan anggaran secara efisien. Prabowo menyebut ada gubernur yang pakai uang Rp 8 miliar untuk mobil dinas. ***
