Jakarta, EDITOR.ID,- Tragedi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengacak-acak negara Venezuela dengan menculik Presidennya Nicolas Maduro bagian dari upaya negeri Paman Sam bisa menguasai kekayaan sumber daya energi. Venezuela tadinya negara kaya karena memiliki sumur-sumur minyak mentah terbesar di dunia.
Kini sumur-sumur minyak mentah itu bakal kembali “dikuasai” Amerika usai menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Amerika kini bisa dengan bebas mengelola eksplorasi dan pengerukan minyak besar-besaran di Venezuela. Ini semua demi mengamankan energi AS dari kebutuhan minyak fosil.
Usai menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Donald Trump menuntut agar Venezuela mengembalikan seluruh aset, lahan, dan hak minyak yang sebelumnya disita dan dinasionalisasi oleh pemerintahan Hugo Chavez pada 2007. Ia menyebut penyitaan tersebut sebagai salah satu pencurian properti terbesar dalam sejarah.
Trump berencana melibatkan perusahaan-perusahaan minyak terbesar dunia asal AS untuk masuk dan berinvestasi miliaran dolar guna memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela yang rusak.
Selain ExxonMobil dan ConocoPhillips, Chevron yang saat ini masih beroperasi secara terbatas di sana juga diharapkan akan memperluas jejaknya.
Sejak Desember 2025, Trump telah memerintahkan blokade laut terhadap kapal tanker minyak yang terkena sanksi untuk memaksa pengembalian aset-aset tersebut.
Langkah ini bertujuan untuk mengamankan pasokan minyak mentah berat (heavy crude) yang sangat dibutuhkan oleh kilang-kilang di pesisir Teluk AS. Trump menyatakan bahwa hasil keuntungan dari revitalisasi ini nantinya akan dibagi antara Amerika Serikat dan rakyat Venezuela.
Menyusul laporan penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh pasukan AS pada awal Januari 2026, Trump menegaskan bahwa AS akan mengambil peran sentral dalam memulihkan industri minyak negara tersebut.
Meskipun Trump telah memberikan sinyal hijau, beberapa raksasa minyak seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips dikabarkan masih bersikap hati-hati dan memantau situasi keamanan serta stabilitas politik di Venezuela sebelum melakukan komitmen investasi besar.
Satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang tetap beroperasi di Venezuela adalah Chevron. Chevron beroperasi di bawah lisensi khusus yang diberikan oleh Departemen Keuangan AS (OFAC). Meskipun sempat ada ketegangan kebijakan di bawah pemerintahan Trump pada awal 2025, otorisasi terbatas tetap diberikan untuk memungkinkan Chevron melanjutkan operasi tertentu dan melakukan pertukaran minyak tanpa memberikan dana langsung kepada pemerintah Venezuela.
Chevron mengelola lima proyek produksi darat dan lepas pantai bersama perusahaan negara Venezuela, PDVSA, termasuk proyek utama seperti Petroboscán dan Petropiar.
Perkembangan Terbaru (Januari 2026): Menyusul operasi militer AS di Caracas yang menangkap Nicolás Maduro pada 3 Januari 2026, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS akan “menjalankan” Venezuela untuk sementara waktu. Ia secara terbuka mengundang perusahaan minyak besar AS lainnya (seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips yang sebelumnya telah keluar) untuk kembali dan menginvestasikan miliaran dolar guna memperbaiki infrastruktur minyak negara tersebut.
Meskipun perusahaan besar lainnya sedang dipersiapkan untuk masuk kembali, pada saat ini Chevron masih memegang posisi unik sebagai satu-satunya raksasa migas AS yang telah lama bertahan dan masih beroperasi secara konsisten di sana.
Venezuela, di bawah mantan Presiden Hugo Chávez, melakukan nasionalisasi industri minyak pada tahun 2007, mengambil alih aset dan infrastruktur dari perusahaan-perusahaan Amerika dan asing lainnya, yang memicu perselisihan hukum internasional yang signifikan.
Pada tahun 2007, pemerintah Venezuela mengamanatkan bahwa proyek-proyek minyak asing diubah menjadi perusahaan patungan (joint ventures) yang dikendalikan oleh negara, dengan perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, memegang saham mayoritas.
Perusahaan-perusahaan AS seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips menolak persyaratan baru tersebut, menganggapnya sebagai ekspropriasi (pengambilalihan paksa), dan meninggalkan negara itu.
Diantara Perusahaan-perusahaan tersebut membawa kasus ini ke arbitrase internasional, mengklaim bahwa Venezuela secara tidak sah mengambil alih investasi miliaran dolar mereka. ExxonMobil dan ConocoPhillips memenangkan putusan arbitrase yang signifikan di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) Bank Dunia, meskipun jumlah yang diberikan lebih rendah dari klaim awal mereka.
Venezuela telah menolak atau lambat dalam membayar kompensasi penuh yang diperintahkan oleh pengadilan arbitrase, yang menyebabkan upaya hukum oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyita aset PDVSA di yurisdiksi lain untuk memenuhi putusan tersebut.
Status saat 2026 ini, klaim hukum atas kompensasi tersebut secara efektif masih berlaku, dan perusahaan-perusahaan tersebut terus mengejar pembayaran melalui jalur hukum. ConocoPhillips, misalnya, telah memenangkan keputusan pengadilan AS baru-baru ini yang menolak upaya Venezuela untuk membatalkan putusan arbitrase senilai hampir $9 miliar.
Satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang tetap beroperasi di Venezuela adalah Chevron, yang melakukannya di bawah lisensi khusus dari pemerintah AS dan fokus pada pemulihan utangnya sendiri daripada menginvestasikan dana segar untuk meningkatkan produksi secara signifikan.
Singkatnya, aset tersebut dinasionalisasi secara paksa, dan meskipun Venezuela belum sepenuhnya membayar kompensasi yang diwajibkan secara hukum, hak kepemilikan tidak lagi berada di tangan perusahaan AS, tetapi klaim keuangan yang sah masih ada dan sedang ditegakkan melalui sistem hukum internasional. (*)
