Jakarta, EDITOR.ID,- Isu Reshuffle kabinet kembali memanas dan mencuat. Hal ini menyusul sindiran tajam Ketua MPR Ahmad Muzani atas kinerja sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Ahmad Muzani mengingatkan kepada para menteri agar bijak dan mendasarkan kajian dalam membuat keputusan. Jangan sampai justru menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan keras Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini dinilai Peneliti senior Citra Institute Efriza sebagai kode kuat adanya potensi reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang sudah di depan mata. Sebagaimana diketahui Ahmad Muzani telah membongkar karut-marut kerja menteri-menteri di kabinet Prabowo.
Efrizal menyebutkan pola kerja beberapa menteri mengecewakan dan miris jika realitasnya mengambil keputusan atau kebijakan tanpa disertai kajian yang lebih komprehensif.
“Tanpa kajian yang lebih mendalam, akhirnya masalah sepele yang bisa diselesaikan di kementeriannya malah menjadi beban masalah bagi Presiden,” kata Efriza sebagaimana dilansir dari JPNN.com, Kamis (27/6/2025).
“Jika sudah memalukan cara kerja dari menteri di kementerian terkait, apalagi jika yang sudah punya pengalaman di kabinet sebelumnya tapi pola kerjanya tidak bagus, lalu untuk apa dipertahankan,” lanjutnya.
Dia menjelaskan jika Presiden Prabowo tidak segera melakukan reshuffle, permasalahan strategis yang semestinya dikerjakan Presiden malah beresiko terabaikan karena terus mempertahankan kinerja menteri yang tidak becus bekerja.
“Reshuffle seharusnya tidak lagi dinilai pilihan, tetapi sudah waktunya, karena menteri sudah tidak bisa kerja dengan baik dan tidak memahami pula pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat, semestinya tidak perlu lagi dipertahankan,” tegasnya.
Namun, menurut Efriza, Prabowo masih memiliki beberapa perhitungan sebelum melakukan reshuffle.
“Namun, diyakini Prabowo masih berhitung dampak politiknya jika menteri itu punya “bos” atau titipan “orang kuat”, sehingga diyakini Presiden mungkin saja lebih bisa menerima kinerja menteri yang buruk daripada dampak politik hubungan dirinya dengan patron si menteri itu retak,” jelas Efriza.
Kinerja Mendagri Tito Karnavian Jadi Sorotan
Efriza juga menyoroti kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait soal sengketa Pulau. Keputusan Tito soal status pengelolaan 4 pulau sempat memunculkan sengketa antara Sumatera Utara dengan Aceh dan memicu kegaduhan publik. Sehingga Presiden Prabowo Subianto harus ikut-ikutan turun tangan demi mencegah agar isu dan masalahnya tidak meluas kemana-mana.
Maka Efriza menilai wajar jika Sekjen Gerindra Ahmad Muzani geram atas kinerja Mendagri.
“Memang kinerja Tito bukan lagi dinilai tidak optimal, tetapi memang dalam bahasa sarkas tidak becus kerja,” kata Efriza.
Hal ini sebagai terjemahan atas pernyataan Muzani yang mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan.
Dia mencontohkan sampai Presiden Prabowo juga ikut turun tangan mempercepat penyelesaian masalah Pulau Enggano di Bengkulu melalui Inpres.
“Benar kata Muzani, semestinya persoalan itu bisa diselesaikan oleh Kemendagri minimal sudah berkoordinasi dengan Presiden bukan berlarut-larut, lalu lagi-lagi presiden yang mesti turun tangan,” lanjutnya.
Dia menjelaskan jika konsentrasi presiden terpecah, karena ketidakbecusan Kemendagri sehingga dikhawatirkan terabaikannya fokus presiden untuk kepentingan bangsa dan negeri ini.
“Tito memang wajar dinilai oleh ketua MPR berkinerja buruk. Toh, masyarakat saja sampai mengerutkan dahi karena kinerjanya yang tidak cermat menyebabkan Aceh sempat tegang kembali karena keputusan keliru tersebut. Kritik keras Muzani diyakini disetujui publik, ini adalah suara mayoritas masyarakat,” kata Efriza.
Dia menegaskan jika Prabowo sebagai presiden tidak mereshuffle Tito, maka Prabowo yang malah mengabaikan kritik Muzani.
“Kritik Muzani untuk kepentingan publik dan Presidennya. Jadi, jangan lagi diabaikan, reshuffle harus sudah dipersiapkan,” kata Efriza.
Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan.
Muzani menilai hal itu agar tidak menjadi beban masalah untuk Presiden Prabowo Subianto.
“Sebaiknya, saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden, padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025). (tim)
