EDITOR.ID, Jakarta,- Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menghukum anggota dewan William Aditya Sarana gara-gara membuka anggaran pembelian Lem Aibon di KUA PPAS RAPBD DKI senilai Rp82 Miliar dinilai sebagai dzalim dan salah besar.
Pengamat hukum Urbanisasi menilai putusan BK DPRD tersebut memperlihatkan kepada publik masih adanya mafia anggaran dalam penyusunan RAPBD DKI. Dan sikap BK DPRD ini justru memberi keuntungan tersendiri bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pengamat hukum Urbanisasi mengungkapkan bahswa rakyat melihat secara nyata kader partai pimpinan Grace Natalie itu benar-benar bekerja untuk rakyat saat duduk sebagai anggota dewan. Hal itu tentu sangat positif, apalagi jika langkah yang dilakukan William juga diikuti kader PSI lain di seluruh Indonesia. Maka, kata dia, peluang partai itu menjadi besar di Pemilu 2024 terbuka lebar.
“Saya kira bisa saja (menjadi partai besar, red) kalau PSI tetap konsisten dengan sikap kritisnya ke depan, sebab mereka menjadi penyambung lidah rakyat, karena memberi efek positif,” ujar Urbanisasi di Jakarta, Minggu (1/12/2019)
Lebih lanjut Urban menyatakan, langkah berani William akan menjadi batu sandungan bagi partai lain. Karena putusan BK DPRD DKI itu, menurut Urban, mencerminkan cara-cara lama yang otoriter untuk membungkam orang-orang yang akan berjalan lurus ke depan
“Menurut saya, PSI enggak boleh kaget, toh rakyat sudah paham apa yang dilakukan Wiliam,” katanya. PSI justru memberikan suatu hal baru. Yaitu menghadirkan legislatif yang memang sesuai harapan rakyat.
“Sehingga gerakan PSI ini, saya yakin bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Ini akan sejalan dengan pemerintahan Jokowi yang sedang mengedepankan asas transparansi ini dan perlu kita dukung,” katanya.
Urbanisasi melihat keberanian William membongkar kebobrokan manajemen pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dalam penyusunan Rencana RAPBD DKI bukan sebuah pelanggaran Tata Tertib Dewan.
“Apanya yang dilanggar, apa yang salah, kalau menurut saya sudah menjadi hak anggota Dewan dan hak publik untuk mengetahui proses penyusunan RAPBD sejak awal dan harus transparan dibuka ke publik,” kata Urban.
Dan William sudah menjalankan amanah rakyat untuk mengawal proses pembahasan RAPBD DKI dengan sikap transparan dan bisa di akses publik. “Justru inilah yang diharapkan publik terjadi di dalam tubuh DPRD, menjadi alat kontrol sosial, hal itu baik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui legislatif dan juga pengawasan,” paparnya.
