Jakarta, EDITOR.ID,- Ekonomi tahun ini sedang tidak baik-baik saja. Perputaran uang tidak merata. Menyebabkan daya beli masyarakat kelas menengah berkurang. Para pedagang dan pengusaha kuliner sepi pengunjung. Banyak omset pengusaha turun drastis. Pengangguran kian meningkat seiring banyak perusahaan merumahkan pegawainya.
Oleh sebab itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasannya fokus untuk menumbuhkan peredaran uang primer atau M0 sejak ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025.
Hal ini terang-terangan disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Desember 2025 silam.
Menurut Purbaya kebijakan itu didasari dari analisanya yang melihat kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah selama ini malah menekan ekonomi masyarakat, terlihat dari tak tumbuhnya peredaran uang primer.
Purbaya mengingatkan gejala perlambatan ekonomi biasanya terlihat dari meningkatnya aksi demonstrasi besar-besaran di jalanan pada Agustus 2025 kemarin.
“Saya juga enggak seberapa tahu kenapa melambat tapi saya lihat orang-orang turun ke jalan, demo besar-besaran dan kita lihat apakah demo itu sebentar akan hilang atau tidak,” ucap Purbaya.
Menurut Purbaya, jika masalah perekonomian itu tak segera diselesaikan, demonstrasi bahkan bisa terjadi secara berkepanjangan saat itu. Bahkan memiliki potensi menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.
Pergantian kekuasaan tersebut akan memakan biaya sangat besar yang pada akhirnya menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
“Kita analisa kemungkinan besar enggak akan hilang kalau ekonominya enggak diperbaiki, dan mungkin kita akan masuk ke sesi awal tahun depan kita mungkin mengalami pergantian kekuasaan yang costnya besar sekali buat masyarakat kita,” ujar Purbaya.
Purbaya memperingatkan bahwa tanpa perbaikan segera, uang akan terus menumpuk di Bank Indonesia sementara ekonomi tidak kunjung bergerak.
“Kenapa saya sok tahu? memang ekonominya sedang diberhentikan,” imbuhnya.
Kondisi tersebut membawa kekhawatiran mengenai potensi terjadinya pergantian kekuasaan pada tahun depan.
Purbaya menyampaikan kemungkinan Indonesia memasuki fase resesi pada awal tahun depan yang dapat memicu pergantian kekuasaan.
Kekhawatiran inilah yang mendorongnya untuk memindahkan dana Sisa Anggaran Lebih yang selama ini mengendap di bank sentral ke rekening pemerintah di bank-bank BUMN.
Purbaya menggelontorkan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia yang kini sudah mencapai Rp 276 triliun ke sistem keuangan domestik, yakni melalui perbankan.
Belajar dari Kondisi 1998, Mundurnya Rezim Soeharto Dipicu Kesulitan Ekonomi
Menkeu Purbaya kembali mengingatkan bahwa pemerintah telah berulang kali melakukan kesalahan kebijakan yang sama sehingga menghambat peredaran uang di pasar.
Analisisnya menunjukkan bahwa gejolak sosial semacam itu kemungkinan besar tidak akan hilang dengan sendirinya tanpa perbaikan ekonomi.
Ia mengilustrasikan kondisi tahun 1998 ketika pemerintah menerapkan kebijakan moneter ketat untuk menjaga nilai tukar namun di saat bersamaan Bank Indonesia melakukan injeksi besar-besaran.
Kebijakan yang kontradiktif itu mengakibatkan tingkat bunga melonjak tinggi yang menghancurkan sektor privat sekaligus memicu pelemahan nilai rupiah.
Pelajaran penting dari krisis 1998 menurutnya adalah pemerintah pada saat itu justru membiayai proses kehancuran ekonomi nasional.
Pascakrisis tersebut, ekonomi Indonesia dinilainya tidak pernah mengalami pemulihan seutuhnya karena pertumbuhan uang di sistem keuangan dibuat mendekati nol.
Akibat dari kondisi itu, perekonomian nasional hanya mampu bertahan pada level stagnan tanpa pertumbuhan yang berarti. Ujungnya pemerintahan tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat hingga memunculkan reformasi pergantian kekuasaan dari mantan Presiden Soeharto.
Menkeu menekankan bahwa untuk menilai kebijakan moneter, parameter yang harus dilihat bukan hanya tingkat bunga namun juga laju pertumbuhan uang beredar.
Menurut Purbaya pertumbuhan uang primer atau base money menjadi indikator krusial yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan.
Evaluasi mendalam terhadap kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk menghindari pengulangan kesalahan di masa lalu.
Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter harus ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang mendukung pemulihan ekonomi.
Langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk mengantisipasi berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi.
Respons pemerintah terhadap tantangan ekonomi saat ini akan menentukan stabilitas nasional dalam jangka menengah dan panjang.
Kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi perlu dibangun melalui kebijakan yang tepat dan konsisten.(*)
