EDITOR.ID, Kaltim,- Rakyat Kalimantan mendukung penuh kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang telah didukung Undang-Undang untuk memindahkan Ibukota baru dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Rakyat melihat pemindahan Ibukota Negara ini membuktikan Jokowi sangat peduli pemerataan pembangunan bagi warga Kalimantan.
Menanggapi isu adanya warga yang menolak hal tersebut adalah opini yang dibangun kelompok tertentu yang tidak ingin Indonesia menjadi negara maju.
Tak hanya warga Kalimantan. Bahkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan tidak ada penolakan yang dilakukan masyarakatnya terkait penetapan wilayah Kaltim sebagai IKN.
Bahkan menurut Isran Noor, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan Kaltim menjadi IKN pada 26 Agustus 2019 hingga pengesahan UU IKN oleh DPR pada Selasa (18/1), masyarakat Kaltim mendukung penuh.
“Tidak masalah, tidak ada klaim-klaim, apalagi penolakan,” tegas Isran Noor, Kamis (20/1/2022).
Mantan Bupati Kutai Timur itu juga membantah adanya wacana masyarakat Kaltim akan terpinggirkan dengan keberadaan pendatang yang mencapai jutaan orang di IKN baru.
Isran Noor menegaskan masyarakat Kaltim tidak memiliki jejak yang buruk dalam urusan toleransi, keberagaman, termasuk keterbukaan menerima pendatang.
“Penduduk asli Kaltim itu sedikit, yang banyak itu dari Jawa 35 persen, Sulawesi 20 persen, sisanya campur dengan suku lain, termasuk suku asli Dayak, Kutai. Campur sama Banjar dan lainnya. Mereka hidup berdampingan tidak ada masalah,” tegasnya.
Sementara soal klaim sekelompok masyarakat minta untuk dilibatkan, menurut Gubernur itu suatu hal yang biasa dan patut dipenuhi.
“Yang penting sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, tetapi yang jelas IKN ini bukan hanya untuk Kaltim, tapi pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia. Bukan Jawa sentris, apalagi hanya Jakarta,” terangnya.
Isran juga mengklaim penduduk Kaltim merupakan warga yang taat terhadap perintah dan aturan negara. Sebab, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini pun Kaltim menjadi penghasil minyak terbesar bagi republik ini dan menjadi sumber pembiayaan negara.
Demikian juga di era 70-an, Kaltim kembali menjadi penyumbang devisa terbesar dari kayu terbesar dan termewah bagi negara. Selanjutnya dari era 80-an hingga saat ini Kaltim menjadi penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia mencapai 60 persen.
Sepanjang itu pula, rakyat Kaltim tidak pernah memberontak kepada negara. “Apalagi saat Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara, rakyat Kaltim sangat mendukung penuh karena kami sangat taat,” tegas Isran Noor.
Menurutnya, IKN justru menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi masyarakat Kaltim. (antara)
