Lembaga lainnya yang juga bisa diefisiensikan misalnya Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas). Lembaga ini bisa digabung dengan Kementrian Keuangan atau Pertamina.
“Karena regulasi bagi hasil eksplorasi migas kita oleh asing masuk pendapatan ke APBN dan dikelola juga oleh Kementrian Keuangan, kenapa tidak langsung saja akuntan dari Kementrian Keuangan yang menghitung nilai bagi hasil dengan perusahaan migas asing yang selama ini dilakukan SKK Migas, saya kira Kemenkeu juga punya kompetensi kuat mengendalikan kerjasama eksplorasi Migas dengan perusahaan asing demi pemasukan negara,” katanya.
Demikian pula Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tujuan dan fungsi lembaga ini juga bisa dilakukan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
“Bahkan kalau saya melihat peran kementrian dan pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak lebih besar dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya sekarang di tiap Kantor Polisi sudah ada Direktorat Perempuan dan Anak, tujuannya negara hadir untuk melindungi perempuan dan anak, bahkan tugas pemerintah dan kepolisian lebih nyata dibanding lembaga semacam Komisioner yang saya melihat lebih banyak membuang uang negara untuk kegiatan yang sifatnya hanya sosialisasi, karena secara aksi nyata mereka terkungkung undang-undang,” kata Doktor jebolan Universitas Hasanudiin ini.
Sehingga dana APBN bisa dialokasikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
“Misalnya anggaran bisa dipakai untuk mensubsidi biaya kesehatan yang sekarang sudah sangat mahal sekali. Jadi rakyat diberikan iuran BPJS gratis melalui anggaran APBN, jika rakyat merasa terlindungi dan terjamin oleh negara, maka gejolak sosial akan sangat kecil terjadi karena rakyat sudah merasakan hadir dalam kesulitan yang mereka hadapi,” papar praktisi hukum ini.
Demikian pula dalam mengatasi problem biaya layanan kesehatan yang mahal, Urbanisasi mendesak pemerintah membangun Rumah Sakit untuk penyakit tertentu lebih banyak. Agar masyarakat tidak terkonsentrasi hanya di satu rumah sakit saja.
“Misalnya untuk Rumah Sakit Kanker, Rumah Sakit Otak (Stroke), Rumah Sakit Jantung, saran saya di setiap propinsi minimal ada empat Rumah Sakit, sehingga tidak seperti sekarang saya melihat ratusan pasien harus antri karena Rumah Sakit yang lengkap dan canggih hanya ada satu di Jakarta seperti Rumah Sakit Kanker Dharmais, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Otak di Cawang,” kata Urban.
Presiden diminta Urbanisasi lebih memprioritaskan dana APBN untuk membangun lebih banyak rumah sakit spesialis Kanker, Jantung dan Otak yang selama ini jumlah pasiennya kian meningkat sementara tempat layanan kesehatannya terbatas dan mahal.
“Jadi pendapat saya gunakan anggaran APBN untuk membangun Rumah Sakit murah buat warga miskin untuk penyakit yang biayanya mahal seperti kanker, jantung dan otak,” katanya.