Aceh Bireuen, EDITOR.ID -Ratusan ton sisa bantuan bencana masih menumpuk di tiga gudang milik Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dua gudang berada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satu gudang lainnya berada di Dinas Sosial Bireuen.
Hingga kini sebagian besar gudang tersebut masih dipenuhi bantuan logistik. Salah satu gudang BPBD terlihat menyimpan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari peralatan rumah tangga, alat kerja seperti cangkul, kasur, pakaian, hingga makanan ringan, mi instan, dan beras. Kondisi gudang tampak penuh, hampir tidak menyisakan ruang kosong.
Hal ini terungkap setelah sejumlah anggota DPRK Bireuen melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang berada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tepatnya di Desa Blang Blahdeh, Kecamatan Jeumpa, Senin (12/1/2026).
Hasil sidak yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma SH, menemukan ratusan ton bantuan bencana masih menumpuk di dua gudang BPBD. Bantuan yang tersimpan meliputi kebutuhan dasar korban bencana, seperti kasur, beras, mie instan, makanan ringan, dan air mineral.
Tak hanya itu, alat kerja yang sangat dibutuhkan oleh korban saat ini untuk membersikan rumahnya dari lumpur pasca bencana, juga masih disimpan di gudang, seperti cangkul, sapu, dan gerobak dorong.
“Berdasarkan informasi dari warga dan juga pemberitaan di salah satu media, benar adanya dan bukan tuduhan. Kita menemukan banyak sisa bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor masih menumpuk di dua gudang BPBD. Sementara di gudang Dinas Sosial yang berdampingan, hanya tersisa beberapa kursi roda, tenda tanggap darurat untuk kebakaran rumah, dan beberapa jenis barang lainnya untuk kebutuhan rutin,” ujar Surya Dharma.
Plt BPBD Biereun Jadi Sorotan
Nama Doli Mardian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen ikut menjadi sorotan terkait isu pengelolaan gudang logistik BPBD pasca-banjir bandang di Bireuen pada Januari 2026.
Doli Mardian secara tegas membantah tudingan adanya penimbunan bantuan logistik di gudang BPBD. Ia menjelaskan bahwa barang-barang yang ada merupakan stok cadangan yang akan disalurkan berdasarkan permintaan resmi dari pihak kecamatan.
Ketidakpuasan atas inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRK Bireuen ke gudang bantuan bencana pada Senin, 12 Januari 2026. Dinilai pernyataan anggota dewan terkait temuan bantuan yang menumpuk di 3 gudang sebagai informasi yang keliru dan menyesatkan.
Klarifikasi ini muncul setelah adanya inspeksi mendadak (sidak) oleh sejumlah anggota DPRK Bireuen yang menemukan tumpukan bantuan di gudang saat masyarakat masih membutuhkan pasokan logistik.
Sebagai pimpinan BPBD, ia juga mengawal program pembangunan sekitar 3.692 unit rumah tetap (huntap) bagi korban bencana dengan anggaran sekitar Rp60 juta per unit.
Sebelum menjabat di BPBD, Doli Mardian juga pernah menjabat sebagai Camat Juli di Kabupaten Bireuen.
Doli Mardian dinilai tidak kooperatif saat dikonfirmasi wartawan mengenai mekanisme penyaluran. Ia tidak memberikan penjelasan rinci dan justru menjawab secara singkat serta menantang wartawan untuk langsung datang ke gudang jika ingin melihat penyaluran.
Namun, ketika dikonfirmasi terkait mekanisme penyaluran bantuan dan alasan masih menumpuknya logistik di gudang BPBD dan Dinas Sosial, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, tidak memberikan penjelasan rinci. Ia justru mempertanyakan maksud konfirmasi wartawan.
Doli Mardian menyatakan bahwa setiap bantuan yang masuk telah terdokumentasi dan distribusinya disesuaikan dengan prosedur agar tepat sasaran.
Pemkab Bireuen sebelumnya melaporkan telah menyalurkan sekitar 660 ton beras bantuan pangan serta logistik lain untuk korban banjir dan tanah longsor, dan sedang mengusulkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya rusak berat. Hingga kini diperkirakan masih tersisa sekitar 300 ton beras.
Pengunjuk rasa membantah adanya “penggerebekan” atau penimbunan barang. Mereka menegaskan bahwa distribusi logistik selama ini tercatat sesuai prosedur. Massa secara khusus meminta dua anggota DPRK dari Fraksi PKB, Muhammad Arif dan Surya Dharma, untuk menemui mereka guna mengklarifikasi pernyataan yang memicu opini negatif publik.
Sidak yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRK Bireuen ke gudang bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen terjadi pada Senin, 12 Januari 2026.
Aksi sidak ini dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai dugaan penimbunan bantuan, tuduhan petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang melakukan aksi protes dengan mendatangi kantor DPRK Bireuen pada 13 Januari 2026, di sisi lain terdapat laporan bahwa korban bencana mulai panik karena stok logistik di lapangan menipis.
Dalam pertemuan sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, telah menyanggupi permintaan DPRK untuk segera menyalurkan sisa bantuan tersebut kepada korban bencana melalui pihak kecamatan secara merata..
Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan penimbunan bantuan logistik untuk korban bencana. Anggota dewan menemukan puluhan hingga ratusan ton logistik bantuan pascabencana banjir dan tanah longsor yang masih menumpuk dan belum disalurkan kepada warga yang membutuhkan
Itu artinya sehari sebelumnya, DPRK menemukan berbagai bantuan (kasur, makanan, beras, hingga peralatan kerja) yang masih tersimpan di gudang BPBD dan Dinas Sosial. Wakil Ketua DPRK, Surya Dharma, menyatakan sidak adalah bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan bantuan segera disalurkan.
Sidak mengungkap adanya puluhan hingga ratusan ton bantuan bencana yang belum disalurkan dan masih menumpuk di tiga gudang Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Lokasi Gudang bantuan Pemerintah Kabupaten Bireuen di lingkungan kantor BPBD, Desa Blang Blahdeh, Kecamatan Jeumpa.
Tumpukan bantuan tersebut ditemukan di tiga gudang berbeda: Gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Gudang Dinas Sosial (Dinsos) Bireuen dan Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Wilayah Bireuen.
Keterlambatan penyaluran ini menimbulkan keprihatinan dan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, yang menyoroti birokrasi yang lamban dan kurangnya koordinasi antar dinas terkait.
Pihak terkait berdalih bahwa proses pendataan korban bencana membutuhkan waktu untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
Para legislator mendesak BPBD dan instansi terkait untuk segera mempercepat pendistribusian bantuan tersebut kepada masyarakat terdampak. q
Sisa bantuan bencana masih menumpuk di tiga gudang milik Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dua gudang berada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satu gudang lainnya berada di Dinas Sosial Bireuen.
Sebagian besar bantuan yang berada di gudang tersebut masih dipenuhi sembako sekaligus logistik lainnya.
Salah satu gudang BPBD terlihat menyimpan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari peralatan rumah tangga, alat kerja seperti cangkul, kasur, pakaian, hingga makanan ringan, mi instan, dan beras. Kondisi gudang tampak penuh, hampir tidak menyisakan ruang kosong.
Gudang BPBD lainnya didominasi stok beras. Sejumlah petugas di lokasi memperkirakan jumlah beras yang tersimpan mencapai sekitar 300 ton. Gudang ini berjarak sekitar 10 meter dari gudang BPBD lainnya.
Sementara itu, satu gudang milik Dinas Sosial Bireuen yang berada di samping kantor dinas tersebut sebelumnya juga dipenuhi beras.
Namun saat mendatangi lokasi, gudang itu tampak hampir kosong. Seorang pekerja mengatakan, sisa beras yang masih tersimpan diperkirakan tinggal sekitar 15 ton.
Di lokasi yang sama, terlihat seorang ajudan Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen memantau proses pemuatan beras yang akan disalurkan ke Kecamatan Peusangan.
Sejumlah pekerja tampak memindahkan karung beras ke kendaraan pengangkut.Seorang petugas di lokasi mengatakan, bantuan logistik hampir setiap hari keluar-masuk gudang.
Menurutnya, distribusi ke kecamatan juga dilakukan secara rutin.
“Kalau kita lihat, memang selalu ada bantuan yang masuk. Ada juga yang dibawa keluar ke kecamatan,” ujarnya.m
“Pu ka ka pegah nyan (apa yang kamu bilang itu),” ujar Doli melalui pesan singkat.
Saat kembali ditanyakan mengenai jumlah stok bantuan dan skema distribusi ke wilayah terdampak, Doli hanya menjawab singkat.
“Dro na perle penyaluran. Jak u gudang aju (kalau perlu penyaluran, pergi saja ke gudang),” kata Doli
segera berkoordinasi dengan camat agar biar segera bisa dilakukan pendistribusian bantuan dari gudang BPBD Bireuen yang masih sangat banyak sisanya ke desa-desa.
DPRK menekankan agar BPBD segera berkoordinasi dengan camat setempat untuk mempercepat proses distribusi dari gudang ke desa-desa yang membutuhkan
“Kami juga mendorong Pemkab Bireuen untuk menyalurkan sisa bantuan bencana itu ke daerah-daerah terpencil, seperti Desa Salah Sirong Jaya dan Alue Limeng Kecamatan Jeumpa, ke Dusun Bivak Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli, yang masih terisolir dan sulit dilalui kendaraan, serta ke desa-desa lainnya yang kondisinya masih sangat parah, terutama kepada pengungsi yang masih di tenda-tenda darurat dan ditempat penampungan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari mereka,” tegas Surya Dharma.
DPRK mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen untuk memprioritaskan wilayah terpencil dan terisolir, antara lain di Kecamatan Jeumpa yaitu Desa Salah Sirong Jaya dan Alue Limeng.
Kemudian Kecamatan Juli yakni Dusun Bivak dan Desa Krueng Simpo.
Dan yang tak kalah penting adalah kelompok rentan, mereka para pengungsi yang berada di tenda-tenda darurat maupun ditempat-tempat penampungan sementara yang membutuhkan kebutuhan harian. (*)
