EDITOR.ID, Jakarta,- Kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan dan mengizinkan semua rumah sakit di Indonesia termasuk swasta untuk memberi layanan COVID-19, harus dilaksanakan dengan memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengungkapkan kebijakan tersebut karena selama ini Rumah Sakit rujukan khusus pemerintah telah memasuki titik kritis bagi penderita infeksi virus.
“Namun kebijakan ini harus dilaksanakan dengan memastikan SOP dapat dipenuhi oleh pihak Rumah Sakit, ” ujar Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta, Kamis (28/1/2021)
Tentu, menurut Sultan, semua tidak ingin kebijakan ini hadir tanpa persiapan teknis yang matang dan mendalam oleh karena bentuk kepanikan dan ketidak siapan pemerintah dalam membaca situasi lonjakan pasien covid-19 yang tidak terkontrol.
Seperti yang kita ketahui bahwa indeks jumlah kasus peningkatan infeksi terhadap virus Corona (Covid-19) terus memperlihatkan laju dengan peningkatan yang signifikan. Menurut data resmi per 27 Januari 2021 korban penderita telah menembus angka 1.01 juta jiwa.
“Bayangkan saja jika pasien yang terinfeksi Corona dirawat dengan cara-cara yang tidak profesional dan tidak didukung oleh kelayakan standar khusus perawatan penanganan terhadap kasus penderita covid-19,” ujar SBN.
“Karena tidak semua Rumah Sakit memiliki dukungan fasilitas kesehatan, prosedur penanganan serta tenaga kesehatan yang kompeten,” imbuh Sultan.
“Maka dari itu kita mengingatkan kepada pemerintah khususunya kementerian kesehatan sebagai leading sector untuk dapat memastikan Rumah Sakit tambahan diluar rujukan khusus selama ini memiliki kualifikasi tertentu yang sesuai dengan protap penanganan pasien yang terinfeksi. Jangan sampai Rumah Sakit tambahan tersebut justru lalai dan mengabaikan ketentuan penanganan kesehatan. Sebab hal ini berkaitan dengan keselamatan jiwa masyarakat kita, tutupnya. (tim)
