Sanksi ini dijatuhkan oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Briptu Dodi dinyatakan melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atas perbuatannya yang telah mengamankan warga negara asing maupun Indonesia pada gelaran DWP 2024 yang diduga menyalahgunakan narkoba.
Tiga orang, di antaranya menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan, yaitu Kombes Pol. Donald Parlaungan Simanjuntak selaku Dirnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan AKP Yudhy Triananta Syaeful selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
Lalu, sembilan personel lainnya diberikan sanksi mutasi bersifat demosi selama 5–8 tahun di luar penegakan hukum.
Sumber : Antara
JAKARTA, EDITOR.ID — Gejolak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong berbuntut panjang. Direktur Jenderal…
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Sigit lahir di Ambon pada 5 Mei 1969. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1991, ia mulai meniti kariernya di kepolisian.
Jakarta, EDITOR.ID,- Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri…
​JAKARTA, EDITOR.ID — Peta kepemimpinan di pucuk Korps Bhayangkara dan lingkaran utama Istana Kepresidenan…
Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Prabowo sudah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI dengan mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon kapolri baru.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menghentikan sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, S.H., dari jabatannya. Keputusan tegas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102/P Tahun 2026 yang ditetapkan pada 23 September 2026.
