Jakarta, EDITOR.ID,- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ancaman pergantian kekuasaan jika tahun 2026 ekonomi tak segera diperbaiki dan potensi munculnya resesi. Pernyataan ini langsung ditanggapi Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Menurut Said, peringatan yang disampaikan Purbaya harus dipandang sebagai isyarat serius dan bukan sekadar kekhawatiran biasa.
Said Didu dalam unggahannya di Instagram mengingatkan kekhawatiran penggantian rezim jika ekonomi tidak ada perbaikan.
“Peringatan Menkeu ini sangat serius, khawatir penggantian rezim jika 2026 tidak terjadi perbaikan ekonomi,” sebutnya.
Menurutnya, pernyataan Purbaya itu adalah sebuah peringatan serius yang tidak boleh dianggap sebagai kekhawatiran semata.
Said menduga menduga telah ada pihak-pihak tertentu yang sudah mulai bergerak dan melakukan manuver politik untuk mengganggu stabilitas dan roda kepemimpinan Prabowo.
“Ada yang bergerak ke arah penggantian rezim? Sepertinya geng SOP sudah bergerak mengganggu rezim Prabowo krn mereka merasa terganggu,” sambungnya.
Said pun menyerukan agar pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan presiden dan pemerintahannya segera dibersihkan.
“Segera bersihkan pemerintahan @prabowo dari Geng SOP,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memulihkan kondisi perekonomian nasional agar pertumbuhan dapat dimaksimalkan.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025.
Purbaya secara terbuka mengungkapkan analisisnya mengenai kemungkinan konsekuensi politik jika perbaikan ekonomi tidak tercapai pada tahun depan.
Ia menyebutkan bahwa dapat terjadi pergantian kekuasaan dengan biaya politik dan sosial yang sangat besar bagi masyarakat.
Gejolak politik yang dimaksudkannya berpotensi muncul sejak awal tahun apabila indikator ekonomi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Langkah pemulihan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah mencakup berbagai strategi makroekonomi dan fiskal.
Kinerja sektor keuangan dan perdagangan internasional menjadi parameter penting yang terus dipantau.
Keberhasilan dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menekan inflasi menjadi target yang harus dicapai.
Program bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.
Investasi dari dalam dan luar negeri perlu ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi.
Koordinasi antara kementerian dan lembaga pemerintah semakin intensif untuk menyelesaikan hambatan birokrasi.
Peran organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara menjadi faktor kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Evaluasi terhadap kebijakan ekonomi sebelumnya dilakukan untuk menentukan langkah yang lebih efektif.
Kerja sama dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan program pemulihan berjalan merata di seluruh wilayah.
Respons dan langkah pemerintah ke depan akan sangat menentukan stabilitas politik dan ekonomi nasional dalam jangka menengah.(*)
