Jakarta, EDITOR.ID,- Rakyat Negara Nepal mengamuk. Hal ini dipicu ketimpangan sosial yang sangat dalam. Pejabat bergaya hidup feodal, hedon dan kemewahan. Sementara rakyat dibelit kemiskinan, susahnya mencari pekerjaan dan kesulitan mendapat makanan.
Ketimpangan sosial ini membuat ribuan massa bergerak menggelar aksi demonstrasi dan berujung kerusuhan besar pada Senin (8/9/2025) dan Selasa (9/9/2025). Aksi demo diwarnai aksi penyerbuan, pembakaran dan penjarahan rumah pejabat. Sedikitnya 19 orang tewas dan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri.
Aksi protes besar-besaran di Nepal ini dipicu oleh gaya hidup mewah para pejabat. Selain itu rakyat murka karena korupsi merajalela dan ketimpangan sangat parah antara pejabat dan rakyat.
Gedung parlemen juga tak luput dari amukan massa di Nepal. Gedung tersebut dibakar massa. Api menjilat dan membumbung tinggi. Sementara ratusan massa terus mengepung gedung parlemen. Para anggota parlemen tampak berlarian menyelamatkan diri dikejar-kejar massa demonstran.
Pejabat Nepal kurang sensitif dengan kondisi rakyatnya. Saat rakyat sulit mencari kerja dan tercekik dengan keadaan ekonomi yang rontok. Rakyat juga muak terhadap perilaku anak pejabat yang kerap flexing atau pamer kemewahan di media sosial ketika kondisi perekonomian rakyat yang sulit, sebagaimana dilansir Al Jazeera.
Dalam beberapa pekan terakhir, sebelum aksi demonstrasi pecah pada Senin, istilah nepo kids ramai diperbincangkan di media sosial Nepal.
Istilah itu digunakan untuk menyebut anak-anak pejabat tinggi dan menteri yang kerap memamerkan gaya hidup mewah.
Di platform seperti TikTok dan Instagram, kerap berseliweran video atau foto keluarga dan anak pejabat berpose dengan mobil mewah serta mengenakan pakaian bermerek.
Salah satu video menampilkan Sayuj Parajuli, putra mantan Ketua Mahkamah Agung Gopal Parajuli. Dia berfoto di samping mobil mewah dan bersantap di restoran mahal.
Video lain menunjukkan Saugat Thapa, putra Menteri Hukum dan Urusan Parlemen Bindu Kumar Thapa, dengan gaya hidup serupa.
Fenomena ini memperkuat persepsi publik bahwa keluarga elite politik hidup dalam kemewahan.
Hal tersebut kontras dengan kehidupan rakyat biasa di negara yang masih bergulat dengan kemiskinan. “Amarah terhadap ‘nepo kids’ di Nepal mencerminkan frustrasi publik yang mendalam,” kata Yog Raj Lamichhane, asisten profesor di School of Business, Pokhara University.
Menurut Lamichhane, masyarakat merasa terpukul melihat perubahan gaya hidup para pejabat. MEreka sebelumnya hidup sederhana sebagai aktivis partai, tapi kini justru hidup mewah setelah berkuasa.
“Itu sebabnya para pengunjuk rasa menuntut pembentukan komisi khusus untuk benar-benar menyelidiki sumber kekayaan para politisi, yang menunjukkan adanya kekhawatiran lebih luas tentang korupsi dan ketimpangan ekonomi di negara ini,” ujarnya.
Ketimpangan di Nepal
Nepal memang memiliki sejarah panjang ketidaksetaraan. Dua dekade lalu, negara ini masih menganut sistem monarki yang bercorak feodal.
Dipesh Karki, asisten profesor di School of Management, Universitas Kathmandu menuturkan, sepanjang sejarah Nepal, mereka yang berkuasa bisa memegang kendali atas sumber daya dan kekayaan negara.
“Hal ini menghasilkan apa yang bisa kita sebut sebagai elite capture,” ujar .
Karki menambahkan, kekayaan, bisnis, hingga kesempatan pendidikan di Nepal sebagian besar terkonsentrasi pada keluarga elite, terutama yang memiliki koneksi politik.
“Anak-anak politisi hidup dari dividen (imbal hasil) politik,” kata Karki.
Ketimpangan tersebut terlihat jelas dalam data ekonomi. Menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita tahunan Nepal sekitar 1.400 dollar AS (Rp 23 juta), yang merupakan terendah di Asia Selatan.
Itu berarti, rata-rata pendapatan warga Nepal dalam sebulan adalah Rp 1,9 juta.
Tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir tetap berada di atas 20 persen.
Tantangan besar lain adalah pengangguran, khususnya di kalangan anak muda. Pada 2024, 32,6 persen pemuda Nepal tidak bekerja dan tidak bersekolah, jauh lebih tinggi dibandingkan India yang sebesar 23,5 persen.
Akibat keterbatasan lapangan kerja, sekitar 7,5 persen penduduk Nepal tinggal di luar negeri pada 2021.
Sebagai perbandingan, hanya sekitar 1 persen warga India dan 3,2 persen warga Pakistan yang merantau ke luar negeri.
Ekonomi Nepal sangat bergantung pada devisa pekerja migran. Data 2024 mencatat, kiriman uang dari luar negeri menyumbang 33,1 persen produk domestik bruto (PDB) Nepal.
Angka ini termasuk yang tertinggi di dunia, hanya kalah dari Tonga (50 persen), Tajikistan (47,9 persen), dan Lebanon (33,3 persen).
Ketimpangan dalam kepemilikan tanah juga masih terjadi, meski upaya reformasi agraria telah dilakukan.
“10 persen rumah tangga teratas memiliki lebih dari 40 persen lahan, sementara sebagian besar rakyat miskin di pedesaan tidak punya tanah atau hampir tidak punya lahan,” kata Karki.
Ia menegaskan, apa yang terjadi di Nepal saat ini bisa dianggap sebagai akumulasi dari ketidaksetaraan yang telah membelenggu bangsa ini sejak dulu. (*)
